Pentingnya memahami perbuatan pidana & perdata, Oleh. Adv.Purwadi Sabdono

Read More

SENGKETA TANAH GIRIK VS SERTIFIKAT

Read More

Punya Utang ke Bank, di Teror Depkolektor Ini solusinya

Assalamu alaikum Mas Lawyer, Nama saya Joni, Jakarta, Kasus saya kronologisnya sbb. Sy membantu tmn sy pinjam uang ke bank sebesar Rp.300juta menggunakan data2 dan agunan rumah, yang sbenarnya pinjam adalh teman sy, krn yang menggunakan uang dan yang bayar angsuran perbulan jg tmn sy, niat sy membantu usaha tmn saya supaya usahanya maju, justru sekarang malah kondisinya macet, dan saat ini tmn sy sdg kesulitan uang akibat pandemi usahanya bangkrut, shg tidak bisa bayar angsuran ke bank, sudah 3 bulan menunggak. Yang menjadi permasalahan skrg sy yang dikejar2 Depkolektor smpai meneror ke kantor sy. Memang waktu mgajukan pinjaman pakai slip gaji sy dan data2 pribadi sy dan sy juga yang melakukan akad kredit dengan pihak bank. Akibat teror dari Depkolektor sy jadi kena surat peringatan dari kantor yang intinya sy hrs segera mnyelesaikan utang2 sy, jika tidak bisa sy akan di kluarkan dari pekerjaan. Yang ingin sy tanyakan kenapa Depkolektor neneror kantor sy, padahal mreka tau rumah tempat tinggal saya dan bgmana solusi utang2 tersebut, Mhn solusinya, Trimaksih sebelumnya

JAWABAN 

Assalamualaikum Wr. Wb.

Terima kasih utk partisipasinya dalam rubrik konsultasi hukum online. 

Dalam menyelesaikan perkara perdata ada 2 macam cara ; Pertama. Secara non litigasi (penyelesaian di luar pengadilan). Kedua. Secara litigasi ( penyelesaian melalui persidangan di pengadilan).

Penyelesaian perkara secara non litigasi bisa melalui mediasi/musyawarah mufakat. Dalam kasus anda tersebut pada prinsipnya bank hanya melihat bukti-bukti yang ada yaitu akad kredit yang ditandatangani antara anda sbg Debitur dan pihak bank sbg kreditur. Jika pinjaman dibebani hak tanggungan, maka pihak Bank mempunyai hak eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan utk melakukan pelelangan terhadap obyek hak tanggungan guna melakukan pelunasan utang apabila pihak Debitur secara tegas dinyatakan telah wanprestasi/cedera janji sesuai pasal 1243 BW/KUHPerdata yang berbunyi : 

" Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya perikatan mulai diwajibkan bila Debitur, walaupun telah dinyatakan lalai. Tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." 

Jika terjadi permasalahan hukum pihak bank tentu saja hanya berdasarkan pada bukti-bukti akad kredit yang mana, anda selaku Debitur talah menandatangani akad kredit dengan pihak bank dianggap telah melakukan wanprestasi/cidera janji.

Penagihan yang dilakukan Depkolektor meneror ke kantor anda, hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, karena dalam melakukan penagihan kolektor dilarang menggunakan acaman kekerasan, intimidasi dan dilarang menagih kepada selain anda sendiri selaku Debitur. Cara penagihan seperti itu, hanyalah strategi Depkolektor supaya Debitur tertekan dan merasa takut sehingga segera membayar tunggakan utangnya, dan penagihan dengan cara-cara seperti itu sudah sejak lama dilakukan oleh Depkolektor leasing, kartu kredit, pinjaman online dan pinjaman2 perbankan lainnya.

 

Ada beberapa cara menyelesaikan kredit macet perbankan, sbb :

1.       Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu : perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang baik meliputi besarnya angsuran maupun tidak.

2.       Persyaratan kembali (Reconditioning) yaitu : perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada jadwal pembayaran, jangka waktu dan prasyarat lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian pinjaman menjadi penyertaan bank.

3.       Penataan kembali (Restrukturing), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit, menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Langkah- langkah yang harus ditempuh, sbb ;

1.       Mengajukan permohonan kepada pihak bank agar dilakukan penjadwalan kembali (Rescheduling), dengan mengajak teman anda yang sebenarnya meninjam uang ke pihak bank atas nama anda agar dilakukan mediasi/ musyawarah dengan pihak bank guna mendapatkan solusi mengenai proses pembayarannya.

2.       Memberikan somasi kepada pihak bank/Depkolektor agar menghentikan cara2 penagihan secara secara melawan hukum dengan intimidasi dan ancaman yang dilakukan trhadap pihak lain selain anda sendiri selaku Debitur. Apabila pihak bank/Depkolektor masih tetap mngabaikan somasi, anda bisa melaporkan ke kepolisian.

3.       Apabila pihak bank melakukan lelang agunan anda tanpa melalui prosedur sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, anda bisa melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke pengadilan negeri.

Demikian jawaban singkat saya semoga dapat membantu. Wassalamualaikum Wr. Wb

Advokat Purwadi Sabdono

NOTE:

Untuk mendapatkan konsultasi gratis silahkan kirim pertanyaan selanjutnya di kolom komentar, atau kirim ke email. lawfirmesp1@gmail.com, adtuti04@yahoo.com.

Chat and call wa : 08128062776

 

Read More

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI ISTRI POLIGAMI PERNIKAHAN SIRI

(KONSULTASI HUKUM ONLINE via wa Sabtu, 27 Maret 2021 Bersama Adv.Purwadi Sabdono) 

Assalamu alaikum wr.wb. Salam Sehat dan Sejahtera untuk Sahabat & Member ESP LAW FIRM. TENTANG "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI ISTRI POLIGAMI PERNIKAHAN SIRI." PERTANYAAN : Mohon pencerahannya... bagaimana membuat surat akte lahir anak dari istri simpanan...sementara istri pertama belum bercerai...trimakasih

 

 

JAWABAN Sebelum menjawab pertanyaan anda, saya mau mengingatkan kejadian yang menghebohkan masyarakat Indonesia pada tahun 2010-2012, yaitu kasus penyanyi dangdut yang bernama Aisyah Mocthar (Machica Mocthar) istri siri dari mantan Mensesneg Moerdiono. Demi memperjuangkan hak-hak anak semata wayangnya hasil pernikahan siri dng moerdiono, machicha mocktar mangajukan uji materi( judicial review) Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang undang No.1 Th 1974 ttg Perkawinan. Melalui serangkain pemeriksaan akhirnya keluar putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tgl 17 Februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat (1) menjadi berbunyi :" Anak yang di lahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan bedasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hub darah, termasuk hub perdata dengan keluarga ayahnya." Sejak putusan MK tersebut anak yang lahir melalui pernikahan siri mempunyai hak-hak perdata dengan ayah biologisnya sepanjang bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hub darah termasuk hub perdata dengan keluarga ayahnya . Menjawab pertanyaan anda soal cara membuat akte kelahiran anak dari "istri simpanan" (istri simpanan saya artikan istri yang dinikahi secara siri/nikah dibawah tangan yang mana suami masih terikat dgn pernikahan yang sah dng istri pertamanya), pertanyaan anda akan saya jawab sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan Pasal 55 jo Pasal 43 ayat 1 UUPA, bahwa asal usul anak harus dibuktikan melalui akta kelahiran yang autentik atau alat bukti lainnya. Langkah langkah hukum yang harus anda lakukan sebagai berikut : 

1. Anda bisa mengajukan permohonan asal usul anak tanpa isbat nikah ke Pengadilan Agama karena pernikahan anda sendiri tidak bisa dilakukan Isbat Nikah krn melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang- undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 , yaitu perkawinan tanpa persetujuan istri pertama (tanpa ijin poligami dari Pengadilan). Setelah anda mengajukan permohonan asal usul anak Pengadilan Agama akan memeriksa berkas dan bukti- bukti tentang identitas anak anda dan pernikahan siri anda secara teliti, jika berkas di anggap lengkap dan beralasan hukum, akan keluar putusan/penetapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang bernama..........lahir pada tgl,... bulan, ....tahun...adalah anak kandung dari isteri dan suami yang bernama....... 

2.Berdasarkan putusan/ penetapan pengadilan tersebut anda dapat mengurus akta kelahiran ke kantor catatan sipil, agar di keluarkan akte kelahiran sesuai dng tanggal, bulan, tahun kelahiran anak. Demikian jawaban singkat saya semoga dapat membantu. Wassalamu alaikum wr.wb.

Advokat Purwadi Sabdono

NOTE:

Untuk mendapatkan konsultasi gratis silahkan kirim pertanyaan selanjutnya di kolom komentar, atau kirim ke email. lawfirmesp1@gmail.com, adtuti04@yahoo.com.

Chat and call wa : 08128062776

Read More

TENTANG HUKUM WARISAN

Sumber Chat Wa jam 21.22

Mohon pencerahannya para ahli hukum moga bisa membawa setitik sinar terang bagi org yg krg faham, begini... sepasang suami istri baru menikah blm genap satu tahun sang suami meninggal dunia & kondisi sang isteri pun lg hamil anak pertama, permasalahan nya alm suami ada mbawa harta bawaan sblm menikah spt tanah rumah, sepeda motor dll, pertanyaan....stlah suami meninggal dunia dan istrinya mjadi janda plus anaknya menjadi yatim, harta bawaan alm suami sebenarnya secara hukum jatuh kepada siapa.... apakah ke anak/istrinya atau ke pihak klg sang suami, mohon pencerahanya bpk/ibu, tks moga kolom konsultasi dn bantuan hukum menjadi secercah harapan utk org yg terzolimi, aamin...

 

JAWABAN ; Terlebih dahulu dapat saya jelaskan bahwa yang dimaksud harta bawahan adalah harta yang di bawa oleh masing2 suami atau isteri sebelum perkawinan dan selama berlangsungnya perkawinan berada dlm penguasaan masing2 dan tidak diperjanjikan dlm perjanijan harta bersama, sedangkan harta bersama (gonogini) adalah harta yg diperoleh selama perkawinan ( Pasal 35 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). 

Untuk menjawab pertanyaan saudara mengenai harta bawaan suami yg telah meninggal terkait anak yang masih ada didalam kandungan, dapat saya jelaskan sebagai berikut; 

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 KUHPerdata " Anak yang masih berada didalam kandungan ibunya telah menjadi subjek hukum, pembawa hak dan kewajiban apabila kepentingan anak menghendakinya. Mati setelah dilahirkan dianggap Tidak pernah ada." Pasal 836 KUHPerdata : "Harus ada peristiwa kematian dari pewaris dan adanya ahliwaris yg masih hidup." Jadi harta bawaan berupa tanah rumah, motor, dll secara hukum mutlak menjadi hak anak sejak masih di dalam kandungan sebagai ahli waris. Demikian jawaban singkat saya semoga dapat dipahami. Terima kasih. 

Advokat Purwadi Sabdono

NOTE:

Untuk mendapatkan konsultasi gratis silahkan kirim pertanyaan selanjutnya di kolom komentar, atau kirim ke email. lawfirmesp1@gmail.com, adtuti04@yahoo.com.

Chat and call wa : 08128062776

Read More

TENTANG TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH

Purwadi dikirim pada Hari ini jam 21.23

KONSULTASI HUKUM ONLINE PERTANYAAN Selamat siang pak purwadi, saya ingin bertanya tentang permasalahan tanah kakek saya yg sudah lama di urus org lain dan di jual tanpa sepengetahuan pihak keluarga, apa yg harus kami lakukan agar memperoleh kembali hak tanah kami tersebut dan apa syaratnya, mhn pemcerahan

JAWABAN. Kedudukan anda sebagai cucu adalah ahliwaris pengganti dari orangtua anda yang sudah meninggal, oleh karenanya memiliki dasar hukum (legal standing) yg kuat untuk mengajukan tuntutan hukum atas permasalahan tanah tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Pasal.24 ayat (2) Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa orang yang menguasai tanah dan membayar pajaknya selama 20 tahun secara berturut turut berhak melakukan pendaftaran hak atas tanah.dengan syarat & ketentuan orang tersebut melakukan dengan itikad baik, diperkuat dengan saksi saksi yang dapat dipercaya, tidak ada masyarakat hukum adat perangkat desa atau pihak lain yang berkeberatan dan selama proses pengumuman tidak ada pihak yang berkeberatan. Langkah-langkah hukum yang dapat di tempuh sebagai berikut : 1.Jika tanah tersebut belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) anda sebagai ahliwaris/pemilk tanah bisa menggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada pihak-pihak terkait ke Pengadilan Negeri dengan menunjukkan bukti kepemilikan seperti copy letter C dan Surat keterangan riwayat Tanah yang dapat anda peroleh dari kelurahan guna membuktikan bahwa tidak pernah ada jual beli antara kakek anda dengan pihak lain. 2. Apabila sertifikat telah terbit atas nama pihak lain dan diduga adanya cacat administratif anda dapat mengajukan pernohonan pembatalan Sertifikat ke BPN/Kementerian Agraria. 3. Apabiila tanah sudah disertifikat atas nama pihak lain dan belum melewati 90 hari sejak penerbitan anda bisa mengajukan gugatan pembatalan sertifikat ke Pegadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) ( Pasal. 55 UU No 5 Tahun 1986). 4. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebelum sertifikat berumur 5 Tahun sejak penerbitan (Pasal 32 PP No.24 Tahun 1997), dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, karena hukum tanah Indonesia. menganut asas publikasi negatif. Demikian Jawaban singkat saya semoga dapat dipahami.

Advokat Purwadi Sabdono

NOTE:

Untuk mendapatkan konsultasi gratis silahkan kirim pertanyaan selanjutnya di kolom komentar, atau kirim ke email. lawfirmesp1@gmail.com, adtuti04@yahoo.com.

Chat and call wa : 08128062776

 

Read More

TENTANG KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI VISUM

Klien saya bertanya :

"Pak izin tanya, jika terjadi pemukulan dan ada bekas visum akibat pemukulan apakah cukup bukti buat si pelaku dijeblosin penjara? Ada yang bilang harus ada saksi minimal 2 orang, dan apakah dikantor polisi ada bayar untuk buat laporan agar ditindak lanjuti???"

JAWABAN : Dalam kasus ini visum et repertum di perlukan untuk membuktikan fakta adanya luka akibat pemukulan, dibutuhkan saksi minimal 2 orang, sesuai pasal 184 (1) KUHAP, alat-alat bukti dalam pembuktian pidana adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangn terdakwa. Dalam kasus ini saksi mempunyai nilai pembuktian yg sangat penting, unus testis nullus testis (satu saksi bukan alat bukti), kecuali diikuti alat bukti yg lain. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami langsung adanya peristiwa pidana. Hakim akan memutus dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Tidak di pungut biaya dlm pembuatan laporan polisi. 

Demikian jawaban singkatnya, semoga bermanfaat. 

Advokat Purwadi Sabdono

NOTE:

Untuk mendapatkan konsultasi gratis silahkan kirim pertanyaan selanjutnya di kolom komentar, atau kirim ke email. lawfirmesp1@gmail.com, adtuti04@yahoo.com.

Chat and call wa : 08128062776

Read More

HUKUM HARTA BERSAMA (GONOGINI)

Purwadi dikirim pada Hari ini jam 21.22

Mau tanya Awalnya -+ 5 thn lalu di ujung pernikahan ibu dan bapak saya, bapak saya menikah sirih dengan wanita lain, ibu saya di madu selama kurang lebih 1 tahun selama, 1 tahun dimadu ibu saya, saya, dan adik-adik saya tidak pernah dinafkahi dan diperlakukan dengan adil oleh bapak saya. Berjalannya waktu selama satu tahun akhirnya ibu bapak saya bercerai. Saya dan adik-adik saya ikut ibu saya tetapi tidak pernah diberikan nafkah rutin, selama ini Bapak dan ibu saya bercerai secara agama, tetapi secara negara ibu bapak saya belum bercerai karna kedua belah pihak belum ada yg mengajukan ke pengadilan agama. Sementara harta yang di dapat ibu bapak saya selama bersuami istri kini di kuasai oleh ibu tiri saya, tetapi masih dalam status istri sirih. Rumah dulu tempat kami tinggal dikontrakin oleh ibu tiri saya tanpa sepengetahuan saya dan adik-adik saya, karna saya punya hak atas tersebut. Apakah ada keadilan yg perlu saya tuntut dan laporkan atas yang telah dilakukan oleh ibu dan bapak saya ?? Terimakasi mohon bimbingannya

 

JAWABAN.

Terima kasih pertanyaan Saudara mewakili dari sekian banyak istri-istri yang terdzolimi, Hanya saja pertanyaannya kurang jelas keadilan yg mana yang diinginkan. Di dalam hukum Indonesia tidak mengenal adanya talak di bawah tangan, Talak diatur di dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : '" Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131." Begitu juga sahnya perkawinan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum agamanya masinga-masing dan kepercayaanya serta dicatatkan sesuai ketentuaan perundang- undangan yg berlaku (Pasal 2 UU No.1 Th 1974 ttg Perkawinan). Oleh karena bapak dan ibu saudara cerai/talak di luar pengadilan, secara hukum perceraiannya belum terjadi, karena tidak dilakukan di Pengadilan, sehingga harta bersama masih menjadi milik orang tua saudara sedangkan istri yang dinikah secara siri atau di bawah tangan tidak berhak atas harta bersama (gonogini) tersebut dan pernikahan siri antara bapak dan istri sirinya tidak di akui oleh negara karena tidak tercatat di KUA dan tidak dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Langkah hukum yang harus di tempuh untuk mendapatkan hak-haknya sebagai berikut: 

1. Mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sesuai wilayah hukum tempat tinggal istri, disertai tuntutan nafkah. 

2. Mengajukan gugatan pembagian harta bersama apabila percerainnya telah di putus oleh pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian Jawaban saya semoga bermanfaat. Terima kasih 

Advokat Purwadi Sabdono

NOTE:

Untuk mendapatkan konsultasi gratis silahkan kirim pertanyaan selanjutnya di kolom komentar, atau kirim ke email. lawfirmesp1@gmail.com, adtuti04@yahoo.com.

Chat and call wa : 08128062776

Read More

UU CIPTA KERJA, TAK TAHU MAKA TAK MAU

Oleh : Totty MEsy.

Seharusnya disaat pandemi seperti ini, tidak layak adanya tindakan mengerahan people power untuk menolak UU Cipta kerja. Menolak tak harus turun ke jalan. Menolak juga harus ada alasan yang jelas.

Sebagai contoh, saat kita mendapatkan kado, belum kita tau isinya, kita juga belum membongkar dalam isinya apa, lalu kita bilang isinya merugikan kita, dan kita tidak mau, menolak. Tindakan seperti ini tentu saja adalah tindakan yang merugikan.

Kita yang mengikuti perkembangan politik Indonesia, kita akan tahu bahwa Istilah omnibus law pertama kali diperkenalkan di Indonesia adalah saat pidato pertama Joko Widodo dalam pelantikan sebagai Presiden RI periode II.

Lantas karena Jokowi yang memiliki gagasan pertama, maka sebagian rakyat yang memang sebelumnya kecewa dengan terpilihnya Pak Jokowi menjadi tak suka, dan menuding UU tersebut tidak pro rakyat. Rakyat yang mana?. Sering setiap kita mengatakan atas nama rakyat namun tidak bisa menjelaskan kepentingan atas nama rakyat yang bagaimana dan rakyat yg mana. Lebih lagi hal ini menjadi lolucon klasik karena bahkan rakyat yang dimaksud tidak paham, tidak tau menau tentang isi daripada UU yang di tuding tidak pro rakyat tersebut.

Presiden Jokowi, adalah seorang presiden pilihan rakyat yang menilai harus ada konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law. Pendapat itu tentu saja tidak sekedar pendapat, pasti adalah hasil riset atau pengamatan di lapangan, dan juga memungkinkan usulan dari kepentingan yang merasa bahwa ada kelemahan dan menghambat dari UU yang ada pada proses percepatan pembangunan. Presiden Jokowi kemudian mengajak banyak pihak untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja, kedua UU Pemberdayaan UMKM, yang mana masing-masing UU tersebut kemudian digarap menjadi omnibus law.

UU tersebut mencakup : Pertama satu UU yang sekaligus merevisi beberapa, atau bahkan puluhan UU.(Kompas.com). Seperti dikutif oleh Kompas.com tentang apa yang dimaksud Omnibus Law. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan, omnibus law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. 

Ada dua omnibus law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan. Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu: Penyederhanaan perizinan tanah Persyaratan investasi Ketenagakerjaan Kemudahan dan perlindungan UMKM Kemudahan berusaha Dukungan riset dan inovasi Administrasi pemerintahan Pengenaan sanksi Pengendalian lahan Kemudahan proyek pemerintah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) .

Polemik pro kontra UU Cipta kerja kemudian muncul setelah UU Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI. UU Cipta kerja yang terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup, kemudian mendapat penolakan keras oleh aktivis Mahasiswa dan Ormas karena mereka menganggap DPR RI terlalu terburu-buru dan mencurigakan, terkesan memaksakan UU tersebut berlaku, tanpa cukupnya sosialisasi dan uji materi pd masyarakat luas.

Lagi-lagi memang itu menjadi kebiasaan negara kita. Sosialisasi selalu tidak optimal, dan lalu semua urusan seolah hanya penting dipahami oleh pemangku jabatan dan masyarakat akademisi saja dan atau beberapa kelompok kepentingan saja. Tanpa mempedulikan kepentingan edukasi dan sosiaslisi pada masyarakat. 

Bukan UU nya yang buruk dan merugikan masyarakat, karena bahkan rakyat tak paham dan tak tahu percis isi dari UU Cipta kerja tersebut. Tapi yang menjadi buruk adalah sikap pemerintah, dalam hal ini legistalif, sebagai wakil rakyat yang sering mengabaikan suara rakyat. Mereka seolah sudah merasa cukup menjadi wakil rakyat dan mereka merasa sudah berhak memutuskan apapun atas nama demi rakyat Indonesia.

Selain itu Peran partai politik dalam edukasi politik dan sosialisasi kepada masyarakat nyaris tak berjalan kecuali saat ingin mendapatkan suara dalam kampanye saja.

Saya berharap polemik UU Cipta Kerja menjadi momentum bagi kita untuk sadar bahwa seharusnya rakyat itu bukan dikutif namanya saja, tapi betul-betul diperhatikan suaranya, kepentingannya termasuk pendidikan politiknya.

Note:

Bagi siapa yang membutuhkan jasa hukum bisa hubungi kami.(081905066218/ chat wa)

Read More

LAW FIRM PURWADI, SH & ASSOCIATES

ADVOCATES, LEGAL CONSULTANT & FINANCE CONSULTANT

ALAMAT KANTOR TERBARUKAN. POINT SQUARE,
Telp : -

Wa. 081234166006
Hanya chat WA. 081905066218, 

MEMBERIKAN MANFAAT JASA PENGACARA (LAW FIRM) Jasa bantuan dan Layanan Hukum dapat menyelesaikan segala permasalahan hukum, baik ligitasi dan non ligitasi. Permasalahan yang dapat ditangani antara lain:

* Family Matters/ masalah keluarga (perceraian, sengketa harta gono gini/keluarga, kekerasan dalam rumah tangga. dll. Lan Matters/ masalah Agraria (sengketa pertanahan, jual beli tanah, dokumen pertanahan. dll.

* Company Matters/ masalah perusahaan (perjanjian bisnis, MOU,perburuhan, go publik, dll.

* Debt Collecting Matters/ masalah penagihan (membantu menagih atau ditagih)

* Property Matters/ masalah rumah dan perumahan (perjanjian sengketa waris dll)

* Miscelenous Matters/ masalah umum lainnya yang berakibat hukum (segala bentuk pengurusan perijinan)

Read More

LEGAL OPINION

LEGAL OPINION

1.     Permasalahan (question presented)

Sebidang tanah atas nama Kitik bin Lisan Ali yang terletak di Desa Bambu Apus/Ceger Blok Siran seluas ± 4.790 M²  dengan girik No. C 613, Persil 64 I d, dan tanah girik atas nama Kebon bin Lisan Ali yang terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, seluas 5.660 M² dan 2.280 M² dngan girik C 111 Persil II d. Kitik dan Kebon adalah ahli waris dari Sinen alias Lisan alias Ali dari 7 (tujuh) bersaudara, namun  Kitik dan Kebon meninggal dalam setasus masih bujang dengan perkataan lain meninggal sebelum menikah.

Dari permasalahan tesebut akan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

a.    Bagaimana kedudukan hukum hak  tanah girik atas nama Kitik dan Kebon?

b.    Aspek Hukum dokumen penunjang apa saja yang dimiliki ahli waris untuk membuktikan hak milik?

c.    Sipakah ahli waris yang  berhak atas warisan tersebut.

2.    Dasar Hukum (Law & Regulation)

a.    UUPA No.05 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

b.    Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

c.    Kompilasi Hukum Islam.

3.    Pembahasan (Discussion)

a.    Kedudukan hukum hak tanah girik

Pembuktian Hak Lama atas  tanah milik dijelaskan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1)  PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.”  Jo. Penjelasan Pasal 24 ayat (1), huruf (k), Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

“Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat, berupa: petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961”

Sebelum diterbitkannya sertifikat, terdapat alat bukti atas tanah yang disebut Letter C, Girik, Petuk D atau Kekitir. Girik merupakan satu-satunya bukti yang diperlakukan sebagai bukti kepemilikan tanah sebelum lahirnya UUPA dan keberadaannya masih diakui hingga sekarang. Kekuatan pembuktiannya dalam hukum beracara perdata tidak hapus, namun kekuatan pembuktian Girik tidak bersifat sempurna, sehingga harus mendapat dukungan dari beberapa bukti lain, seperti keadaan fisik tanah, penguasaan tanah, dan bukti pembayaran pajak. Adapun data yuridis yang diperlukan adalah  sebagai berikut:

1)    Letter C

2)    Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kelurahan dan Kecamatan

3)    Surat Keterangan Tidak  Dalam Sengketa

Adapun tanah milik atas nama Kitik bin Lisan Ali seluas ± 4.790 M2, yang terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, yang didasarkan pada Girik C No. 613 Persil 64 I d, dan tanah milik atas nama Kebon bin Lisan    Ali seluas ± 5.660 M2, yang terletak di Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung Jakarta Timur, yang didasarkan pada Girik C No. 111, Persil 77  II d.

b.    Aspek Hukum dokumen penunjang

Berdasarkan penelitian kami atas kelengkapan dokumen, dapat kami simpulkan bahwa dari aspek legalitas dokumen bukti kepemilikan tanah telah terpenuhi. Adapun dokumen-dokumen penunjang adalah sebagai berikut:

1)    Dokumen Kitik bin Lisan Ali

-       Asli Girik C No. 613 Persil 64 I d, atas nama Kitik bin Lisan Ali seluas ± 4.790 M².

-       Buku Induk Letter C, Kel. Bambu Apus, Girik C No. 613 Persil 64 I d.

-       Surat Keterangan Camat Cipayung, No...., tertanggal.....

-     Surat Keterangan Tidak Sengketa  dari Kelurahan  Bambu Apus No.... ,tertanggal ......

2)    Dokumen Kebon bin Lisan Ali

-       Asli Girik C No. 111, Persil 77  II d, atas nama Kebon bin Lisan        Ali seluas ± 5.660 M2.

-       Buku Induk Letter C, Kel. Bambu Apus Girik C No. 111, Persil 77  II d.

-       Surat Keterangan Camat Cipayung, No...., tertanggal.....

-      Surat Keterangan Tidak Sengketa  dari Kelurahan  Bambu Apus No.... ,tertanggal ......

c.    Ahli waris yang  berhak

menurut hukum waris islam, bahwa apabila seorang meninggal dunia, tanpa meninggalkan anak, istri, dan orang tua, maka harta warisannya akan kembali kepada saudara. Sebagaimana yang  ditegaskan dalam pasal .... Kompilasi Hukum Islam yang  berbunyi:...

Kaitannya dengan kasus tersebut, bahwa Kitik dan Kebon adalah ahli waris dari Sinen alias Lisan alias Ali dari 7 (tujuh) bersaudara sebagaimana yang diterangakan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di Kelurahan Bambu Apus, tertanggal 19 Juli 2013 dan telah tercatat pada register Kecamatan Cipayung, tertanggal 26 Juli 2013 (vide terlampir) yaitu :

1)    GAYONG (bujang, meninggal dunia tahun 1941)

2)    SIMAN (bujang, meninggal dunia tahun 1944)

3)    KEBON (bujang, meninggal dunia tahun 1951)

4)    LIMIN (bujang, meninggal dunia tahun 1945)

5)    KITIK (bujang, meninggal dunia tahun 1954)

6)    GANO menikah dengan NAMAT (GANO meninggal dunia 1970), dan mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yaitu : MURSIN, MURSAN, dan DJAKAR.

7)    SENA menikah dengan BOAN (SENA meninggal dunia pada tahun 1994), dari hasil pernikahannya mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yaitu : NAMIN, H. ANIH, dan TINAH.

Keterangan waris tersebut diperkuat oleh Fatwa Waris No......yang dikeluar oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, tertanggal......... Jadi ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan KITIK dan KEBON atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur adalah anak dari GANO dan SENA yaitu : MURSIN, MURSAN, DJAKAR, NAMIN, H. ANIH, dan TINAH.

4.    Kesimpulan

a.  Secara hukum bukti kepemilikan tanah milik atas nama Kitik bin Lisan Ali seluas ± 4.790 M2, Girik C No. 613 Persil 64 I d, dan tanah milik atas nama Kebon bin Lisan Ali seluas ± 5.660 M2, Girik C No. 111, Persil 77  sudah kuat, karena didukung oleh dokumen-dokumen yang  sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di depan hakim.

b.   Ahli waris yang sah menurut Hukum Waris Islam atas harta warisan KITIK dan KEBON  adalah anak dari GANO dan SENA yaitu : MURSIN, MURSAN, DJAKAR, NAMIN, H. ANIH, dan TINAH.

Read More