GUGATAN HARTA BERSAMA & PK PERCERAIAN

GUGATAN HARTA BERSAMA  & PK PERCERAIAN

Perceraian dewasa ini menjadi fenomena yang memprihatinkan. Derasnya pengajuan perceraian sama dengan derasnya arus komunikasi di media sosial. Banyak kalangan mengamati bahwa pengaruh media sosail (sosmed) seperti Facebook, Whatsup; Massanger: twitter: Line dan lain sebagainya sangat berpengaruh pada tingkat perceraian. 

Meski banyak kasus perceraian yang didalamnya adalah disebabkan adanya perselingkuhan melalui media sosial tersebut, saya tidak sepaham dengan pendapat di atas, saya yakin pilihan "cerai" atau "tidak cerai" adalah pilihan pribadi seseorang dalam berumah tangga, saat kebahagian tidak dapat mereka capai. Seperti yang diamanatkan oleh  Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sebagai berikut: “Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa “ . Saat satu pasangan tidak bahagia maka banyak diantara mereka memilih untuk bercerai.

Sementara itu. sebab dari perceraian ada dua masalah yaitu masalah hak asuh anak dan harta gono-gini (harta bersama selama pernikahan).  Harta gono gini adalah hak yang harus ditunaikan. Seharusnya baik melalui gugatan atau tidak, harta tersebut harus di bagi dua. Namun sering kali hal itu harus ada campur tangan pengadilan, melalui proses gugatan harta bersama.

Hubunganya dengan tema di atas, maka dapat saya jelaskan bahwa suatu gugatan harta bersama yang di dalamnya memuat permohonan Sita Marital dapat tetap diajukan walaupun perkara perceraiannya sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat PK.

Peninjauan Kembali (“PK”) adalah upaya hukum luar biasa yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU MA”) sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (“UU 3/2009”).

Pasal 28 ayat (1) UU MA berbunyi:

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

a.    permohonan kasasi;

b.    sengketa tentang kewenangan mengadili;

c.    permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Alasan-alasan Permohonan PK

Selanjutnya, permohonan PK putusan perkara perdata dapat diajukan hanya berdasarkan alasan–alasan sebagai berikut:

·         Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

·         Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

·         Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;

·         Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

·         Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

·         Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Adapun penjelasan hukumnya adalah karena perkara cerai tersebut dipastikan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang artinya tidak ada lagi upaya hukum biasa misalnya banding atau kasasi yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak.

Oleh karena perkara cerai tersebut berkekuatan hukum tetap, maka salah satu pihak yang berperkara dapat langsung mengajukan gugatan gono-gini, meskipun perkara cerai tersebut masih dalam proses PK, karena pada prinsipnya suatu peninjauan kembali tidak menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.

Butuh Pendampingan Hukum. Hub. Admin/ Asisten Pengacara Ibu Laila 0819-0506-6218