LAW FIRM PURWADI, SH & ASSOCIATES ADVOCATES, LEGAL CONSULTAMT & FINANCE CONSULTANT


LAW FIRM PURWADI, SH & ASSOCIATES

ADVOCATES, LEGAL CONSULTANT & FINANCE CONSULTANT

ALAMAT : ITC FATMAWATI LT. 1 NO. 127

JL. RS. FATMAWATI KEBAYORAN BARU-JAKSEL

TELP. 021. 7134.3355; FAX. 7134. 3366; HP. 081281305818

MANFAAT JASA PENGACARA (LAW FIRM)

Jasa bantuan dan Layanan Hukum dapat menyelesaikan segala permasalahan hukum, baik ligitasi dan non ligitasi. Permasalahan yang dapat ditangani antara lain:

* Family Matters/ masalah keluarga (perceraian, sengketa harta gono gini/keluarga, kekerasan dalam rumah tangga. dll.

* Land Matters/ masalah Agraria (sengketa pertanahan, jual beli tanah, dokumen pertanahan. dll

* Company Matters/ masalah perusahaan (perjanjian bisnis, MOU,perburuhan, go publik, dll.

* Debt Collecting Matters/ masalah penagihan (membantu menagih atau ditagih)

* Property Matters/ masalah rumah dan perumahan (perjanjian sengketa waris dll)

* Miscelenous Matters/ masalah umum lainnya yang berakibat hukum (segala bentuk pengurusan perijinan)

* Kartu Kredit / KTA yang bermasalah.

* DLL

ΓΌ F


PURWADI & REKAN

PURWADI & REKAN
KANTOR ITC FATMAWATI

Jumat, 20 Maret 2009

HIMPUNAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN

PROLOG

Berikut ini akan saya sampaikan kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.Namun hanya sebatas judul-judulnya saja dan inipun masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan waktu penulis. Walaupun hanya judul-judulnya saja saya berharap tulisan saya ini dapat bermanfaat bagi kita terutama teman-teman yang akan mendalami hukum-hukum ketenagakerjan lebih jauh lagi.

Dilain kesempatan harapan saya materinya sudah dapat disajikan lebih baik lagi walaupun mungkin tidak melalui layanan ini tetapi dengan cara mengumpulkan peraturan-peraturan tersebut kedalam sebuah jilidan buku.

Saat ini kami sedang membentuk tim kerja untuk mengumpulkan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan agar dapat di kodifikasikan kedalam sebuah buku yang lengkap. Tentunya ini tidak mudah.Kami menerima kritik dan saran dari teman-teman semua untuk kemajuan kami.trima kasih.

JUDUL PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN YANG BERLAKU DI INDONESA:

1. UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970 (TANGGAL 1 JULI 1970) TENTANG KESELAMATAN KERJA

2. UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1981 (TANGGAL 31 JULI 1981)TENTANG WAJIB LAPOR
KETENAGA KERJAAN

3. UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1992 (TANGGAL 17 FEBRUARI 1992) TENTANG JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA

4. UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2000 (TANGGAL 4 AGUSTUS TAHUN 2000) TENTANG ORGANISASI
SERIKAT PEKERJA

5. UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 (TANGGAL 25 MARET 2003)TENTANG KETENAGA KERJAAN

6. UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2004 (TANGGAL ....2004)TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL

7. UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 (TANGGAL 18 OKTOBER 2004)TENTANG PENEMPATAN DAN
TKI DI LUAR NEGERI

8. UNDANG-UNDANG NO.80 TAHUN 1957 (TANGGAL 19 DESEMBER 1957) TENTANG PENGUPAHAN YANG
SAMA BAGI LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA.

9. UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 1989 (TANGGAL 7 MEI 1989)TENTANG PENGHAPUSAN KERJA

10.UNDANG-UNDANG NO.98 TAHUN 1956 (TANGGL 29 AGUSTUS 1956)TENTANG MENGENAI
BERLAKUNYA DASAR-DASAR DARI HAK UNTUK BERORGANISASI DAN BERUNDING BERSAMA

11.PP.NO.14 TAHUN 1993 (TANGGAL 27 FEBRUARI 1993) TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMSOSTEK

12.KEPPRES RI NO.22 TAHUN 1993 (TANGGAL 27 FEBRUARI 1993) TENTANG PENYAKIT YANG
TIMBUL KARENA HUBUNGAN KERJA

13.NOMOR KEP.203/MEN/1993 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

14.NOMOR PER 19/MEN/V/2006 (TANGGAL 12 MEI 2006) TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI

15.NOMOR:KEP.224/MEN/2003 (TANGGAL 31 OKTOBER 2003) TENTANG KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG
MEMPEKERJAKAN

16.NOMOR:KEP.225/MEN/2003 (TANGGAL 31 OKTOBER 2003)TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

17.NOMOR: KEP.226/MEN/2003 (TANGGAL 31 0KTOBER 2003) TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN
PENYENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA

18.NOMOR: KEP 229/MEN/2003 (TANGGAL 31 OKTOBER 2003) TENTANG TATA CARA PERIZINAN
PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

19.NOMOR KEP 231/MEN/2003 (TANGGAL 31 OKTOBER 2003) TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENANGGUHAN UPAH MINIMUM

20.NOMOR: KEP 232/MEN/2003 (TANGGAL 31 OKTOBER 2003) TENTANG AKIBAT HUKUM OGOK KERJA
YANG TIDAK SAH

21.NOMOR: KEP 235/MEN/2003 (TANGGAL 31 OKTOBER 2003) TENTANG JENIS-JENIS PEKERJAAN
YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN KESELAMATAN ATAU MORAL ANAK

22.NOMOR: KEP 225/MEN/2003 (TANGGAL 9 DESEMBER 2003)TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN &
SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA BIPARTIT

23.NOMOR: KEP 102/MEN/2003(TANGAL 23 JUNI 2004)TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR&UPAH LEMBUR

24.NOMOR: KEP 100/MEN/2004 (TANGGAL 21 JUNI 2004) TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU

25.NOMOR: KEP 101/MEN/2004 (TANGGAL 21 JUNI 2004) TENTANG PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
PEKERJA/ BURUH

26.NOMOR: kEP 48/MEN/VI/2004 (TANGGAL 8 APRIL 2004) TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN
PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJASAMA

Tidak ada komentar: