LAW FIRM PURWADI, SH & ASSOCIATES ADVOCATES, LEGAL CONSULTAMT & FINANCE CONSULTANT


LAW FIRM PURWADI, SH & ASSOCIATES

ADVOCATES, LEGAL CONSULTANT & FINANCE CONSULTANT

ALAMAT : ITC FATMAWATI LT. 1 NO. 127

JL. RS. FATMAWATI KEBAYORAN BARU-JAKSEL

TELP. 021. 7134.3355; FAX. 7134. 3366; HP. 081281305818

MANFAAT JASA PENGACARA (LAW FIRM)

Jasa bantuan dan Layanan Hukum dapat menyelesaikan segala permasalahan hukum, baik ligitasi dan non ligitasi. Permasalahan yang dapat ditangani antara lain:

* Family Matters/ masalah keluarga (perceraian, sengketa harta gono gini/keluarga, kekerasan dalam rumah tangga. dll.

* Land Matters/ masalah Agraria (sengketa pertanahan, jual beli tanah, dokumen pertanahan. dll

* Company Matters/ masalah perusahaan (perjanjian bisnis, MOU,perburuhan, go publik, dll.

* Debt Collecting Matters/ masalah penagihan (membantu menagih atau ditagih)

* Property Matters/ masalah rumah dan perumahan (perjanjian sengketa waris dll)

* Miscelenous Matters/ masalah umum lainnya yang berakibat hukum (segala bentuk pengurusan perijinan)

* Kartu Kredit / KTA yang bermasalah.

* DLL

ΓΌ F


PURWADI & REKAN

PURWADI & REKAN
KANTOR ITC FATMAWATI

Minggu, 10 November 2013

LEGAL OPINION





LEGAL OPINION


1.     Permasalahan (question presented)
Sebidang tanah atas nama Kitik bin Lisan Ali yang terletak di Desa Bambu Apus/Ceger Blok Siran seluas ± 4.790 M2  dengan girik No. C 613, Persil 64 I d, dan tanah girik atas nama Kebon bin Lisan Ali yang terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, seluas 5.660 M2 dan 2.280 M2 dngan girik C 111 Persil II d. Kitik dan Kebon adalah ahli waris dari Sinen alias Lisan alias Ali dari 7 (tujuh) bersaudara, namun  Kitik dan Kebon meninggal dalam setasus masih bujang dengan perkataan lain meninggal sebelum menikah.

Dari permasalahan tesebut akan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

a.    Bagaimana kedudukan hukum hak  tanah girik atas nama Kitik dan Kebon?
b.    Aspek Hukum dokumen penunjang apa saja yang dimiliki ahli waris untuk membuktikan hak milik?
c.    Sipakah ahli waris yang  berhak atas warisan tersebut.

2.    Dasar Hukum (Law & Regulation)

a.    UUPA No.05 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
b.    Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
c.    Kompilasi Hukum Islam.

3.    Pembahasan (Discussion)

a.    Kedudukan hukum hak tanah girik

Pembuktian Hak Lama atas  tanah milik dijelaskan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1)  PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :
“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.”  Jo. Penjelasan Pasal 24 ayat (1), huruf (k), Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

“Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat, berupa: petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961”

Sebelum diterbitkannya sertifikat, terdapat alat bukti atas tanah yang disebut Letter C, Girik, Petuk D atau Kekitir. Girik merupakan satu-satunya bukti yang diperlakukan sebagai bukti kepemilikan tanah sebelum lahirnya UUPA dan keberadaannya masih diakui hingga sekarang. Kekuatan pembuktiannya dalam hukum beracara perdata tidak hapus, namun kekuatan pembuktian Girik tidak bersifat sempurna, sehingga harus mendapat dukungan dari beberapa bukti lain, seperti keadaan fisik tanah, penguasaan tanah, dan bukti pembayaran pajak. Adapun data yuridis yang diperlukan adalah  sebagai berikut:
1)    Letter C
2)    Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kelurahan dan Kecamatan
3)    Surat Keterangan Tidak  Dalam Sengketa
Adapun tanah milik atas nama Kitik bin Lisan Ali seluas ± 4.790 M2, yang terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, yang didasarkan pada Girik C No. 613 Persil 64 I d, dan tanah milik atas nama Kebon bin Lisan    Ali seluas ± 5.660 M2, yang terletak di Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung Jakarta Timur, yang didasarkan pada Girik C No. 111, Persil 77  II d.

b.    Aspek Hukum dokumen penunjang

Berdasarkan penelitian kami atas kelengkapan dokumen, dapat kami simpulkan bahwa dari aspek legalitas dokumen bukti kepemilikan tanah telah terpenuhi. Adapun dokumen-dokumen penunjang adalah sebagai berikut:

1)    Dokumen Kitik bin Lisan Ali
-       Asli Girik C No. 613 Persil 64 I d, atas nama Kitik bin Lisan Ali seluas ± 4.790 M2.
-       Buku Induk Letter C, Kel. Bambu Apus, Girik C No. 613 Persil 64 I d.
-       Surat Keterangan Camat Cipayung, No...., tertanggal.....
-     Surat Keterangan Tidak Sengketa  dari Kelurahan  Bambu Apus No.... ,tertanggal ......

2)    Dokumen Kebon bin Lisan Ali
-       Asli Girik C No. 111, Persil 77  II d, atas nama Kebon bin Lisan        Ali seluas ± 5.660 M2.
-       Buku Induk Letter C, Kel. Bambu Apus Girik C No. 111, Persil 77  II d.
-       Surat Keterangan Camat Cipayung, No...., tertanggal.....
-      Surat Keterangan Tidak Sengketa  dari Kelurahan  Bambu Apus No.... ,tertanggal ......

c.    Ahli waris yang  berhak

menurut hukum waris islam, bahwa apabila seorang meninggal dunia, tanpa meninggalkan anak, istri, dan orang tua, maka harta warisannya akan kembali kepada saudara. Sebagaimana yang  ditegaskan dalam pasal .... Kompilasi Hukum Islam yang  berbunyi:...
Kaitannya dengan kasus tersebut, bahwa Kitik dan Kebon adalah ahli waris dari Sinen alias Lisan alias Ali dari 7 (tujuh) bersaudara sebagaimana yang diterangakan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di Kelurahan Bambu Apus, tertanggal 19 Juli 2013 dan telah tercatat pada register Kecamatan Cipayung, tertanggal 26 Juli 2013 (vide terlampir) yaitu :

1)    GAYONG (bujang, meninggal dunia tahun 1941)
2)    SIMAN (bujang, meninggal dunia tahun 1944)
3)    KEBON (bujang, meninggal dunia tahun 1951)
4)    LIMIN (bujang, meninggal dunia tahun 1945)
5)    KITIK (bujang, meninggal dunia tahun 1954)
6)    GANO menikah dengan NAMAT (GANO meninggal dunia 1970), dan mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yaitu : MURSIN, MURSAN, dan DJAKAR.
7)    SENA menikah dengan BOAN (SENA meninggal dunia pada tahun 1994), dari hasil pernikahannya mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yaitu : NAMIN, H. ANIH, dan TINAH.

Keterangan waris tersebut diperkuat oleh Fatwa Waris No......yang dikeluar oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, tertanggal......... Jadi ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan KITIK dan KEBON atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur adalah anak dari GANO dan SENA yaitu : MURSIN, MURSAN, DJAKAR, NAMIN, H. ANIH, dan TINAH.

4.    Kesimpulan

a.  Secara hukum bukti kepemilikan tanah milik atas nama Kitik bin Lisan Ali seluas ± 4.790 M2, Girik C No. 613 Persil 64 I d, dan tanah milik atas nama Kebon bin Lisan Ali seluas ± 5.660 M2, Girik C No. 111, Persil 77  sudah kuat, karena didukung oleh dokumen-dokumen yang  sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di depan hakim.
b.   Ahli waris yang sah menurut Hukum Waris Islam atas harta warisan KITIK dan KEBON  adalah anak dari GANO dan SENA yaitu : MURSIN, MURSAN, DJAKAR, NAMIN, H. ANIH, dan TINAH.




Senin, 04 November 2013

KAMI MENAWARKAN JASA PENDAMPINGAN UNTUK KREDIT BERMASALAH

BERITA SEPUTAR PENAGIHAN KARTU KREDIT (Sebelumnya, bagi anda yang memiliki tagihan Kartu Kredit/KTA yang bermasalah, dapat menghubungi kami atau telp. 081281305818).
BERITA TERBARU DI KUTIF DARI (http://fokus.news.viva.co.id/news/read/213009-akki-susun-standar-penagihan-kredit)
VIVAnews - Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) akan merancang standardisasi dalam hal tata cara penagihan dan penawaran kartu kredit. Standar tersebut dibuat mengacu pada praktik serupa di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Keputusan standardisasi tersebut diakui ada kaitannya dengan penggunaan jasa penagih utang (debt collector), yang terakhir berbuntut meninggalnya Sekjen Partai Pemersatu Bangsa, Irzen Octa. Irzen meninggal saat sedang mengurus tagihan kartu kreditnya.
"Kejadian ini jadi pemicu bagi kami untuk memperbaiki. Nah, di asosiasi akan membagi risiko manajemen dan risiko kredit. Jadi, pelajaran berharga agar asosiasi bisa maju dengan sharing untuk berbisnis dengan etika," ujar Dewan Eksekutif AKKI, Dodit W Probojakti, di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin, 4 April 2011.
Menurut Dodit, BI nantinya akan mendukung agar aturan standardisasi yang dikeluarkan asosiasi ini ditingkatkan statusnya menjadi peraturan resmi dari BI. "Kami sebagai fasilitator, yang berwenang memberi sanksi tetap BI," ujar dia.
Selama ini, AKKI menyatakan perusahaan penerbit kartu kredit tidak memiliki standar baku mengenai cara penagihan. Perusahaan sebelumnya memiliki bentuk standardisasi penagihan hanya dalam bentuk etika.
"Dalam beberapa bulan standardisasi bisa dikeluarkan," ujar General Manager AKKI Steve Marta, seraya menambahkan aturan yang lebih tinggi dalam bentuk undang-undang sama sekali belum mengatur mengenai prosedur penagihan.
Dengan adanya ketentuan baku dari BI, AKKI berharap fungsi kontrol dan pengenaan sanksi nantinya dikenakan oleh bank sentral. BI juga akan bertindak selaku auditor yang akan menilai perusahaan penerbit kartu kredit.
"Nah, kalau melanggar, berarti melanggar aturan BI. Jadi, sanksi terberat bisa stop," kata Dodit.
Sementara itu, Kepala Biro Humas BI Difi A Johansyah mengingatkan agar nasabah tidak bermain-main dengan kredit macet. Masyarakat diHimbau untuk menggunakan kartu kredit sesuai kemampuannya.
"Kembalikan fungsi kartu kredit sebagai pengganti membawa uang kartal yang terlalu banyak di dompet," jelas dia.
Terkait dengan kasus yang menimpa nasabah Citibank, otoritas moneter berjanji akan mengutamakan kasus ini untuk segera diungkap. BI berharap agar masalah ini cepat selesai dan menghindari melebarnya permasalahan ke hal-hal yang tidak ada sangkut-pautnya.
(Yang paling penting diketahui oleh masyarakat umum adalah bahwa Kartu Kredit dan KTA sendiri dijalankan oleh Bank dengan tanpa atau belum ada dasar UU atau peraturan perbankan yang khusus mengaturnya) Permasalahan ini yang menurut hemat kami Advokat Purwadi Law Firm, harus segera diperhatikan oleh pemerintah/ BI sendiri)
Smoga Bermanfaat.

Jumat, 25 Oktober 2013

LAW FIRM PURWADI, SH & ASSOCIATES

____________
ADVOCATES, LEGAL CONSULTANT & FINANCE CONSULTANT
KANTOR ITC FATMAWATI LT.1 NO. 127. KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN
MEMBERIKAN MANFAAT JASA PENGACARA (LAW FIRM) Jasa bantuan dan Layanan Hukum dapat menyelesaikan segala permasalahan hukum, baik ligitasi dan non ligitasi. Permasalahan yang dapat ditangani antara lain:
* Family Matters/ masalah keluarga (perceraian, sengketa harta gono gini/keluarga, kekerasan dalam rumah tangga. dll. Lan Matters/ masalah Agraria (sengketa pertanahan, jual beli tanah, dokumen pertanahan. dll.
* Company Matters/ masalah perusahaan (perjanjian bisnis, MOU,perburuhan, go publik, dll.
* Debt Collecting Matters/ masalah penagihan (membantu menagih atau ditagih)
* Property Matters/ masalah rumah dan perumahan (perjanjian sengketa waris dll)
* Miscelenous Matters/ masalah umum lainnya yang berakibat hukum (segala bentuk pengurusan perijinan)
* Kartu Kredit / KTA yang bermasalah. DAN LAIN-LAINNYA.
UNTUK INFO DAPAT MENGHUBUNGI ADMINT DI 081281788428 DENGAN IBU TUTI LAELA SARI, ME.Sy

Rabu, 27 Maret 2013

SIAPA YANG BUTUH BANTUAN HUKUM ?

ANDA SEMUA BUTUH PERLINDUNGAN HUKUM
Bantuan hukum adalah hak semua warga negara Indonesia, baik dia kaya, miskin dan atau berpendidikan atau tidak berpendidikan, Semua Warga sama di depan hukum. Namun demikian banyaknya kepentingan yang bermain, kekuasaan yang semena-mena, sistem yang kurang terpercaya, membuat keadilan hukum menjadi sangat samar; Kami para penegak hukum yang masih memiliki hati nurani, terus bekerja dalam memberikan bantuan hukum bagi semua yang memberi kepercayaan terhadap kami, sampai akhirnya kami mendapatkan kepercayaan yang baik oleh masyarakat.
Untuk kenyamanan klien dan agar bantuan hukum yang kami tawarkan akan semakin berkembang memberikan satu manfaat yang baik bagi keselamatan hukum masyarakat (kepuasan klien kami) maka kami buka kantor baru dengan nama company yang lebih besar " Law Firm Purwadi, SH & Associates; ITC FATMAWATI Lt1. No. 127". hp. 081281305818/ 081281788428.
Jika ada pepatah "Sedia Payung Sebelum Hujan" maka itu sangat baik untuk saya sampaikan serupa; bahwa sebaiknya sebelum anda mendapatkan masalah hukum, anda lebih baik kenal dengan hukum itu sendiri; jangan salah langkah, dan pastikan anda adalah pribadi yang taat pada hukum dan tidak awam hukum dan untuk tidak ragu dengan bisnis anda, silahkan gabung menajadi member kami; dapatkan layanan konsultasi hukum via email; sms; BBM dan layanan lainnya dengan biaya terjangkau.
Terima kasih
Tuti Ls di 081281788428

DRAMA BBM TELAH USAI

Jumat, 25 Januari 2013

ANDA MEMILIKI MASALAH HUKUM, 
DAN INGIN MENYELESAIKANNYA SEGERA 
D
.
 HUB. TUTI 081281788428 ATAU 081281305818

Rabu, 04 April 2012

DRAMA KENAIKAN BBM

Drama BBM telah usai, pemerintah menyikapi penolakan BBM di awal April dengan satu jebakan yang amat dasyat; Kini Rakyat harus menghadapi fenomena lain tentang masalah BBM di Indonesia. Alih-alih keinginan rakyat agar pemerintah sadar dan kembali pada amanat UUD 45 yaitu pasal 33 yang berbunyi” Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Jauh panggang daripada api;

Ketua DPR Marzuki Alie yang merupakan pimpinan dengan forum yang disetujui Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, dan Fraksi PKS, akhirnya memutuskan untuk memilih opsi ke 2 yaitu pasal 7 ayat 6 RUU APBN-P 2012 tentang kewenangan menyesuaikan harga BBM.
 Pasal 7 ayat 6 a berbunyi “ jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari  15% (Lima Belas persen) dari ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.

Ini artinya kenaikan BBM ke depan sudah pasti dapat dilakukan oleh pemerintah (pemerintah memiliki legalitas hukum yang kuat bersandar pada Pasal 7 ayat 6 a 2012), Jika RUU ini disahkan, maka rakyat yang nantinya tidak setuju,  tentang kenaikan BBM akan diartikan sebagai melawan hukum. Di sini Ironis karena suara rakyat yang hamper 99% menolak kenaikan BBM dan ingin agar pemerintah kembali mempertimbangkan amanat pasal 33 UUD 45, namun oleh Perwakilan rakyat (DPR) justru tidak disuarakan, yang akhirnya DPR sungguh tampak bukan perwakilan rakyat melainkan perwakilan kepentingan Partai Politik dan kekuasaan.