KONSULTASIKAN MASALAH HUKUM ANDA DENGAN KAMI

ALAMAT KANTOR: ITC FATMAWATI LT.1 NO. 41. KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN UNTUK DAPAT KONSULTASI DENGAN PENGACARA HUBUNGI PN; BB 31292D52, HP. 085773223554 DGN IBU TUTY

Kamis, 09 Juli 2015

MUDIK, JELANG LEBARAN DAN MENYONGSONG LAILATUL QADAR

  • Share The Gag





  • Tetaplah waspada, dan tetaplah khusu dalam menjalankan ibadah di Bulan Ramadahan, terutama diakhir bulan Ramadahan.Ada yang harus kita luruskan, kita koreksi: apakah mudik lebaran merupakan budaya yang menguntungkan bagi kita?. Andai saja budaya saling memaafkan tertanam di hati kita, andai saja kita tidak silau dengan pesta dunia, dan halusinasi akan kebahagiaan duniawi, maka kita tidak akan mengejar itu semua. Sungguh Malam Lailatul Qadar adalah  malam yang memiliki keutamaan dan keistimewaan yang luar biasa, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau bisa juga dikatakan sebagai malam yang penuh kemuliaan. 

    Rabu, 31 Desember 2014

    SELAMAT TAHUN BARU 2015

  • Share The Gag

  • Mungkin Tuhan (Allah SWT) tidak membutuhkan hitungan tahun untuk mencatat amal ibadah kita, namun tentu saja kita membutuhkan untuk intropeksi diri secara berkala. Banyak yang sudah kita lalui, kita sudah melakukan yang terbaik di tahun 2014, dan di tahun 2015 semoga kita akan melakukan yang lebih baik lagi. Saatnya membuktikan bukan lagi menyusun harapan. Untuk itu saya ucapkan "SELAMAT JUMPA DI TAHUN 2015 SALAM SEHAT DAN SUKSES UNTUK SEMUA KLIEN, PENGUNJUNG BLOG, STAF SERTA TEAM PENGACARA, KELUARGA,GURU,TEMAN DAN SEMUA BANGSA INDONESIA" Di tahun baru ini, silahkan kunjungi kantor kami di ITC FATMAWATI Lt. 1 No. 41: Dan Hub. 081281305818 untuk mendapatkan pencerahan hukum. Dengan prinsip penegakan hukum sesuai kaidah hukum yg benar; kami datang untuk memberi pencerahan, pendampingan atas permasalahan hukum: 1) Family Mathers/Masalah Keluarga (Perceraian;sengketa harta keluarga; kekerasan dalam rumah tangga; dll) 2) Land Mathers/Masalah Agraria (sengketa pertanahan; jual beli tanah;dokumen perumahan dll) 3) Company Mathers/Masalah perusahaan (perpanjangan bisnis; MOU; perburuhan go publik;dll) 4) Property Mathers/Masalah rumah dan perumahaan (perjanjian; sengketa waris; dll) 5) Miscalounous Mathers/Masalah umum lainnya yang berakibat hukumDengan prinsip penegakan hukum sesuai kaidah hukum yg benar; kami datang untuk memberi pencerahan, pendampingan atas permasalahan hukum: 1) Family Mathers/Masalah Keluarga (Perceraian;sengketa harta keluarga; kekerasan dalam rumah tangga; dll) 2) Land Mathers/Masalah Agraria (sengketa pertanahan; jual beli tanah;dokumen perumahan dll) 3) Company Mathers/Masalah perusahaan (perpanjangan bisnis; MOU; perburuhan go publik;dll) 4) Property Mathers/Masalah rumah dan perumahaan (perjanjian; sengketa waris; dll) 5) Miscalounous Mathers/Masalah umum lainnya yang berakibat hukum

    Senin, 11 November 2013

    PENGACARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

  • Share The Gag
  • PENGACARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA



    Saatnya menyentuh penegak    hukum paling akhir dalam Undang-undang, yakni Advokat/penasehat hukum/Pengacara. Elemen tersebut selama ini keberadaannya cenderung terdistorsi dengan pencitraan negatif. Ditandai dengan pengesahan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, para pelaku profesi ini boleh berbangga hati sebab hal ini menandai pengakuan utuh negara terhadap profesi, serta sekaligus membuka peluang pengembangan profesi sehingga menjadi lebih maju menjauh dari pencitraan di masyarakat yang selama ini kadung buruk.

    Undang-undang advokat Pasal 1 huruf a merumuskan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang–undang ini. Dan pada Pasal 1 huruf b dijelaskan secara definitif yang dikategorikan sebagai jasa hukum adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

    Dalam terjemahan tekstual pada rumusan pasal di atas, advokat diterjemahkan secara umum sebagai suatu profesi belaka, namun tidak menyinggung posisi advokat dalam hubungannya dengan negara yang memiliki karakter khusus dalam menjalankan profesinya. Pola hubungan ini terekam dalam sistem peradilan Indonesia sebagai manifestasi pelaksanaan kekuasaan yudikatif.

    Sistem peradilan sebagai bentuk mekanisme penegakan hukum diisi oleh aktor-aktor penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim kemudian advokat. Kuartet ini melalui sistem peradilan diharapkan dapat menghadirkan proses penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan cita negara hukum. Kita ketahui bahwa tiga dari kuartet (polisi, jaksa & hakim) adalah bentuk representasi negara dalam sistem peradilan, sedangkan advokat bertindak mewakili masyarakat pencari keadilan dan diposisikan di luar sistem.

    Polisi, jaksa dan hakim memiliki legitimasi formal dari negara sebagai bentuk konkrit pengamalan trias politika, sedangkan advokat tidak memiliki legitimasi seperti itu. Legimasi bagi para advokat tercermin dari kepercayaan masyarakat terhadapnya (legitimasi sosial) .

    Secara historis peran penasehat hukum ada seiring perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum. Kemudian negara sebagai wujud kekuasaan formal, bersama perangkat dan sistem hukumnya dipercayakan untuk melengkapi hukum yang tadi masih berupa kesadaran dan norma moral sehingga menjadi aturan atau norma hukum yang dapat ditegakkan (enforceable). Dalam negara modern ialah dalam bentuk trias politica negara menjalankan tugasnya.

    Bersama bertumbuhnya masyarakat dan negara, advokat tumbuh sebagai bagian penegakan hukum yang substansial yang mengunakan pendekatan langsung kepada kepentingan hukum dan keadilan masyarakat banyak. Hal ini jelas berbeda dengan apa yang dilakukan negara yang bertumpu kekuasaan dengan pendekatan ketertiban umum (openbare order) dengan seperangkat aturan (rules) guna memberikan kepastian hukum. Sebagai pemegang mandat kekuasaan, negara demi ketertiban hukum lantas membentuk organ atau struktur penegak hukum (yudikatif) pelaksana sistem peradilan.

    Dua pendekatan yang berbeda dari aktor yang berbeda juga menghasilkan karakteristik yang berbeda pula. Bagi negara, sebagai penguasa yang berperan sebagai suprasturuktur dalam pembentukan, penyelenggara dan pelaksana aturan yang telah dibuat, tidak ada pilihan sistem yang dibangun tidak dapat dilepaskan dari cirinya yang bersifat birokratik, maka jadilah ‘keadilan yang birokratis’ .

    Sedangkan bagi advokat sebagai unsur independen –dalam arti tidak terikat pada struktur kekuasaan negara, menjalankan perannya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Independensi profetik yang dimilikinya sungguh menjadi penjamin profesi ini dimata masyarakat pencari keadilan sekaligus dihadapan penguasa, dengan kepentingan utamanya yaitu memastikan keabsahan proses keadilan yang diselenggarakan negara pada setiap tahapan (legislasi, eksekusi dan yudikasi). Adapun setidaknya independensi profetik yang dimaksud ialah ; Independensi etis dan independensi organisatoris.

    Independensi etis, merupakan keadaan yang didasari oleh kesadaran akan moralitas yang disertai dengan semangat mencari keadilan dan kebenaran sebagai tujuan utamanya. Moralitas yang dijunjung tinggi adalah nilai-nilai kebaikan dengan kejujuran dan budi yang lurus bukan argumen-argumen pembenaran sebab keadilan diciptakan bagi semua (justitia voor eideren) yang diberlakukan secara imparsial dan non-diskriminasi. Sedangkan independensi organisatoris menekankan kemandirian organisasi berdiri dengan konsisten berhadapan dengan penguasa dan kekuasaan.

    Dengan alasan kemandirian sebagai landasan dalam menjalankan proses penegakan hukum yang adil. Ditambah dengan kenyataan kemampuan negara – penguasa- melakukan intervensi terhadap berjalannya proses yang adil (due proses of law) , penguatan organisasi dalam segala aspek menjadi agenda sangat penting setidaknya dengan bersama dalam organisasi dapat mengimbangi kualitas intervensi yang ada. Apalagi hari ini tidak hanya penguasa yang mengintervensi proses hukum akan tetapi juga banyak pihak-pihak lain yang mencoba merecoki proses hukum tersebut, dan untuk ini dengan independensinya organisasi advokat harus bisa tetap berdiri tegak dan berkata tidak pada segala jenis intervensi.

    Selanjutnya, independensi tersebut dinyatakan dalam bentuk tindakan dan peran nyata dalam menjamin dan mengawasi penyelenggaraan keadilan dan kepentingan hukum masyarakat baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Di dalam sidang pengadilan jelas peran yang dimainkan sebagai pembela kepentingan hukum –kepentingan yang sah menurut hukum bukan kepentingan an sich untuk menang dalam kondisi apapun- pihak yang diwakili. Disinilah interaksi profesi dengan elemen negara (instansi kepolisian, kejaksaan dan hakim) dalam melakukan pembelaan terlihat nyata.

    Di luar sidang pengadilan dalam melakoni peran publik advokat sebagai ahli hukum hendaknya aktif dalam diskursus perkembangan dan pembentukan norma hukum di masyarakat di berbagai tingkatan hingga ke lembaga legislatif, memantau kebijakan penguasa. Serta turut ambil bagian dalam upaya mengawasi tindakan pemerintah yang berpotensi melanggar hukum serta merugikan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral.

    Sedangkan dalam kerangka hubungan advokat dengan penguasan dan kekuasaan, secara moral ia harus berdiri sebagai oposisi laten dengan acuan nilai tetap pada kebenaran, hukum dan keadilan. Dengan alasan jika ditelisik lebih jauh, ternyata porsi peran yang lebih besar adalah peran publik advokat di luar pengadilan, yang secara signifikan menetukan kemanfaatan sosial keberadaan profesi ini di masyarakat.

    Sebagai ahli hukum antara independensi dan intelektualitas, tidak lain menempatkan advokat sebagai ‘profesi yang mulia’ dalam peran dan tanggung jawab, tentu saja pada aspek-aspek pemeliharaan hukum dan keadilan. Dan dalam hal ini masyarakat berposisi sebagai pihak yang mengharap bantuan dalam penyelenggaraan hak atau kepentingan hukum mereka baik sebagai pribadi maupun dalam kedudukannnya sebagai warga negara pada wilayah publik.

    Memang peran-peran publik seperti di atas berada dalam wilayah moral, intelektual dan keilmuan, yang bagi sebagian penyandang profesi advokat dianggap kurang memiliki tempat dan tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum yang dibela. Pilihan posisi bias seperti ini dalam kenyataan memang suatu yang sulit dihindari dan cenderung menjadi arus utama terutama dalam mengemari ‘modal’ dan kekuasaan.

    Kecenderungan ini menarik sekali mengingat advokat berada diantara persimpangan antara menjadi insan penegak hukum yang sarat tanggung jawab terhadap masyarakatnya atau menjadi penghamba profesional dalam spektrum angkatan kerja belaka yang bertugas memberikan jasa hukum dengan tangungjawab hanya seputar aspek teknis-ekonomis saja dan ‘mengabdi’ pada tujuan-tujuan kapitalistik.

    Tak pelak masyarakatpun membaca kebimbangan profetik tersebut sebagai suatu yang melemahkan cita luhur dari upaya penegakan hukum yang diharap-harapkan. Dengan kata lain, bagi masyarakat mencari keadilan dengan bantuan advokat berarti mencari keadilan “yang bersyarat”, sebab tidak jarang advokat tidak lagi memposisikan diri sebagaimana tanggungjawabnya akan tetapi acapkali berposisi hanya sekadar penghubung antara klien kepada polisi, jaksa dan hakim.

    Keberadaan UU advokat bagi kita pelaku profesi hendaknya musti disikapi dengan arif dalam mengartikulasikannya pada kenyataan tidak sekedar terkungkung pada batasan orang yang memberikan jasa hukum - sesuai bunyi undang-undang. Ia selayaknya dibaca dalam lingkup yang lebih luas mengingat suatu yang officium nobile tidak an sich sebatas kerangka sempit definisi yang diberikan undang-undang saja sehingga profesi tetap memiliki nilai dan peran menentukan dalam perubahan sosial berikutnya.

    Minggu, 10 November 2013

    LEGAL OPINION

  • Share The Gag




  • LEGAL OPINION



    1.     Permasalahan (question presented)

    Sebidang tanah atas nama Kitik bin Lisan Ali yang terletak di Desa Bambu Apus/Ceger Blok Siran seluas ± 4.790 M2  dengan girik No. C 613, Persil 64 I d, dan tanah girik atas nama Kebon bin Lisan Ali yang terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, seluas 5.660 M2 dan 2.280 M2 dngan girik C 111 Persil II d. Kitik dan Kebon adalah ahli waris dari Sinen alias Lisan alias Ali dari 7 (tujuh) bersaudara, namun  Kitik dan Kebon meninggal dalam setasus masih bujang dengan perkataan lain meninggal sebelum menikah.



    Dari permasalahan tesebut akan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:



    a.    Bagaimana kedudukan hukum hak  tanah girik atas nama Kitik dan Kebon?

    b.    Aspek Hukum dokumen penunjang apa saja yang dimiliki ahli waris untuk membuktikan hak milik?

    c.    Sipakah ahli waris yang  berhak atas warisan tersebut.



    2.    Dasar Hukum (Law & Regulation)



    a.    UUPA No.05 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

    b.    Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

    c.    Kompilasi Hukum Islam.



    3.    Pembahasan (Discussion)



    a.    Kedudukan hukum hak tanah girik



    Pembuktian Hak Lama atas  tanah milik dijelaskan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1)  PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

    “Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.”  Jo. Penjelasan Pasal 24 ayat (1), huruf (k), Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:



    “Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat, berupa: petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961”



    Sebelum diterbitkannya sertifikat, terdapat alat bukti atas tanah yang disebut Letter C, Girik, Petuk D atau Kekitir. Girik merupakan satu-satunya bukti yang diperlakukan sebagai bukti kepemilikan tanah sebelum lahirnya UUPA dan keberadaannya masih diakui hingga sekarang. Kekuatan pembuktiannya dalam hukum beracara perdata tidak hapus, namun kekuatan pembuktian Girik tidak bersifat sempurna, sehingga harus mendapat dukungan dari beberapa bukti lain, seperti keadaan fisik tanah, penguasaan tanah, dan bukti pembayaran pajak. Adapun data yuridis yang diperlukan adalah  sebagai berikut:

    1)    Letter C

    2)    Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kelurahan dan Kecamatan

    3)    Surat Keterangan Tidak  Dalam Sengketa

    Adapun tanah milik atas nama Kitik bin Lisan Ali seluas ± 4.790 M2, yang terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, yang didasarkan pada Girik C No. 613 Persil 64 I d, dan tanah milik atas nama Kebon bin Lisan    Ali seluas ± 5.660 M2, yang terletak di Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung Jakarta Timur, yang didasarkan pada Girik C No. 111, Persil 77  II d.


    b.    Aspek Hukum dokumen penunjang



    Berdasarkan penelitian kami atas kelengkapan dokumen, dapat kami simpulkan bahwa dari aspek legalitas dokumen bukti kepemilikan tanah telah terpenuhi. Adapun dokumen-dokumen penunjang adalah sebagai berikut:



    1)    Dokumen Kitik bin Lisan Ali

    -       Asli Girik C No. 613 Persil 64 I d, atas nama Kitik bin Lisan Ali seluas ± 4.790 M2.

    -       Buku Induk Letter C, Kel. Bambu Apus, Girik C No. 613 Persil 64 I d.

    -       Surat Keterangan Camat Cipayung, No...., tertanggal.....

    -     Surat Keterangan Tidak Sengketa  dari Kelurahan  Bambu Apus No.... ,tertanggal ......



    2)    Dokumen Kebon bin Lisan Ali

    -       Asli Girik C No. 111, Persil 77  II d, atas nama Kebon bin Lisan        Ali seluas ± 5.660 M2.

    -       Buku Induk Letter C, Kel. Bambu Apus Girik C No. 111, Persil 77  II d.

    -       Surat Keterangan Camat Cipayung, No...., tertanggal.....

    -      Surat Keterangan Tidak Sengketa  dari Kelurahan  Bambu Apus No.... ,tertanggal ......



    c.    Ahli waris yang  berhak



    menurut hukum waris islam, bahwa apabila seorang meninggal dunia, tanpa meninggalkan anak, istri, dan orang tua, maka harta warisannya akan kembali kepada saudara. Sebagaimana yang  ditegaskan dalam pasal .... Kompilasi Hukum Islam yang  berbunyi:...

    Kaitannya dengan kasus tersebut, bahwa Kitik dan Kebon adalah ahli waris dari Sinen alias Lisan alias Ali dari 7 (tujuh) bersaudara sebagaimana yang diterangakan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di Kelurahan Bambu Apus, tertanggal 19 Juli 2013 dan telah tercatat pada register Kecamatan Cipayung, tertanggal 26 Juli 2013 (vide terlampir) yaitu :



    1)    GAYONG (bujang, meninggal dunia tahun 1941)

    2)    SIMAN (bujang, meninggal dunia tahun 1944)

    3)    KEBON (bujang, meninggal dunia tahun 1951)

    4)    LIMIN (bujang, meninggal dunia tahun 1945)

    5)    KITIK (bujang, meninggal dunia tahun 1954)

    6)    GANO menikah dengan NAMAT (GANO meninggal dunia 1970), dan mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yaitu : MURSIN, MURSAN, dan DJAKAR.

    7)    SENA menikah dengan BOAN (SENA meninggal dunia pada tahun 1994), dari hasil pernikahannya mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yaitu : NAMIN, H. ANIH, dan TINAH.



    Keterangan waris tersebut diperkuat oleh Fatwa Waris No......yang dikeluar oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, tertanggal......... Jadi ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan KITIK dan KEBON atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur adalah anak dari GANO dan SENA yaitu : MURSIN, MURSAN, DJAKAR, NAMIN, H. ANIH, dan TINAH.



    4.    Kesimpulan



    a.  Secara hukum bukti kepemilikan tanah milik atas nama Kitik bin Lisan Ali seluas ± 4.790 M2, Girik C No. 613 Persil 64 I d, dan tanah milik atas nama Kebon bin Lisan Ali seluas ± 5.660 M2, Girik C No. 111, Persil 77  sudah kuat, karena didukung oleh dokumen-dokumen yang  sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di depan hakim.

    b.   Ahli waris yang sah menurut Hukum Waris Islam atas harta warisan KITIK dan KEBON  adalah anak dari GANO dan SENA yaitu : MURSIN, MURSAN, DJAKAR, NAMIN, H. ANIH, dan TINAH.



    Senin, 04 November 2013

    KAMI MENAWARKAN JASA PENDAMPINGAN UNTUK KREDIT BERMASALAH

  • Share The Gag
  • BERITA SEPUTAR PENAGIHAN KARTU KREDIT (Sebelumnya, bagi anda yang memiliki tagihan Kartu Kredit/KTA yang bermasalah, dapat menghubungi kami atau telp. 081281305818).
    BERITA TERBARU DI KUTIF DARI (http://fokus.news.viva.co.id/news/read/213009-akki-susun-standar-penagihan-kredit)
    VIVAnews - Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) akan merancang standardisasi dalam hal tata cara penagihan dan penawaran kartu kredit. Standar tersebut dibuat mengacu pada praktik serupa di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
    Keputusan standardisasi tersebut diakui ada kaitannya dengan penggunaan jasa penagih utang (debt collector), yang terakhir berbuntut meninggalnya Sekjen Partai Pemersatu Bangsa, Irzen Octa. Irzen meninggal saat sedang mengurus tagihan kartu kreditnya.
    "Kejadian ini jadi pemicu bagi kami untuk memperbaiki. Nah, di asosiasi akan membagi risiko manajemen dan risiko kredit. Jadi, pelajaran berharga agar asosiasi bisa maju dengan sharing untuk berbisnis dengan etika," ujar Dewan Eksekutif AKKI, Dodit W Probojakti, di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin, 4 April 2011.
    Menurut Dodit, BI nantinya akan mendukung agar aturan standardisasi yang dikeluarkan asosiasi ini ditingkatkan statusnya menjadi peraturan resmi dari BI. "Kami sebagai fasilitator, yang berwenang memberi sanksi tetap BI," ujar dia.
    Selama ini, AKKI menyatakan perusahaan penerbit kartu kredit tidak memiliki standar baku mengenai cara penagihan. Perusahaan sebelumnya memiliki bentuk standardisasi penagihan hanya dalam bentuk etika.
    "Dalam beberapa bulan standardisasi bisa dikeluarkan," ujar General Manager AKKI Steve Marta, seraya menambahkan aturan yang lebih tinggi dalam bentuk undang-undang sama sekali belum mengatur mengenai prosedur penagihan.
    Dengan adanya ketentuan baku dari BI, AKKI berharap fungsi kontrol dan pengenaan sanksi nantinya dikenakan oleh bank sentral. BI juga akan bertindak selaku auditor yang akan menilai perusahaan penerbit kartu kredit.
    "Nah, kalau melanggar, berarti melanggar aturan BI. Jadi, sanksi terberat bisa stop," kata Dodit.
    Sementara itu, Kepala Biro Humas BI Difi A Johansyah mengingatkan agar nasabah tidak bermain-main dengan kredit macet. Masyarakat diHimbau untuk menggunakan kartu kredit sesuai kemampuannya.
    "Kembalikan fungsi kartu kredit sebagai pengganti membawa uang kartal yang terlalu banyak di dompet," jelas dia.
    Terkait dengan kasus yang menimpa nasabah Citibank, otoritas moneter berjanji akan mengutamakan kasus ini untuk segera diungkap. BI berharap agar masalah ini cepat selesai dan menghindari melebarnya permasalahan ke hal-hal yang tidak ada sangkut-pautnya.
    (Yang paling penting diketahui oleh masyarakat umum adalah bahwa Kartu Kredit dan KTA sendiri dijalankan oleh Bank dengan tanpa atau belum ada dasar UU atau peraturan perbankan yang khusus mengaturnya) Permasalahan ini yang menurut hemat kami Advokat Purwadi Law Firm, harus segera diperhatikan oleh pemerintah/ BI sendiri)
    Smoga Bermanfaat.

    Jumat, 25 Oktober 2013

    LAW FIRM PURWADI, SH & ASSOCIATES

  • Share The Gag
  • ____________
    ADVOCATES, LEGAL CONSULTANT & FINANCE CONSULTANT
    KANTOR ITC FATMAWATI LT.1 NO. 127. KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN
    MEMBERIKAN MANFAAT JASA PENGACARA (LAW FIRM) Jasa bantuan dan Layanan Hukum dapat menyelesaikan segala permasalahan hukum, baik ligitasi dan non ligitasi. Permasalahan yang dapat ditangani antara lain:
    * Family Matters/ masalah keluarga (perceraian, sengketa harta gono gini/keluarga, kekerasan dalam rumah tangga. dll. Lan Matters/ masalah Agraria (sengketa pertanahan, jual beli tanah, dokumen pertanahan. dll.
    * Company Matters/ masalah perusahaan (perjanjian bisnis, MOU,perburuhan, go publik, dll.
    * Debt Collecting Matters/ masalah penagihan (membantu menagih atau ditagih)
    * Property Matters/ masalah rumah dan perumahan (perjanjian sengketa waris dll)
    * Miscelenous Matters/ masalah umum lainnya yang berakibat hukum (segala bentuk pengurusan perijinan)
    * Kartu Kredit / KTA yang bermasalah. DAN LAIN-LAINNYA.
    UNTUK INFO DAPAT MENGHUBUNGI ADMINT DI PIN BB 31292D52, 085773223554 DGN IBU TUTY