Senin, 03 April 2017

GUGATAN HARTA BERSAMA & PK PERCERAIAN

GUGATAN HARTA BERSAMA  & PK PERCERAIAN
Perceraian dewasa ini menjadi fenomena yang memprihatinkan. Derasnya pengajuan perceraian sama dengan derasnya arus komunikasi di media sosial. Banyak kalangan mengamati bahwa pengaruh media sosail (sosmed) seperti Facebook, Whatsup; Massanger: twitter: Line dan lain sebagainya sangat berpengaruh pada tingkat perceraian. 
Meski banyak kasus perceraian yang didalamnya adalah disebabkan adanya perselingkuhan melalui media sosial tersebut, saya tidak sepaham dengan pendapat di atas, saya yakin pilihan "cerai" atau "tidak cerai" adalah pilihan pribadi seseorang dalam berumah tangga, saat kebahagian tidak dapat mereka capai. Seperti yang diamanatkan oleh  Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sebagai berikut: “Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa “ . Saat satu pasangan tidak bahagia maka banyak diantara mereka memilih untuk bercerai.
Sementara itu. sebab dari perceraian ada dua masalah yaitu masalah hak asuh anak dan harta gono-gini (harta bersama selama pernikahan).  Harta gono gini adalah hak yang harus ditunaikan. Seharusnya baik melalui gugatan atau tidak, harta tersebut harus di bagi dua. Namun sering kali hal itu harus ada campur tangan pengadilan, melalui proses gugatan harta bersama.
Hubunganya dengan tema di atas, maka dapat saya jelaskan bahwa suatu gugatan harta bersama yang di dalamnya memuat permohonan Sita Marital dapat tetap diajukan walaupun perkara perceraiannya sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat PK.
Peninjauan Kembali (“PK”) adalah upaya hukum luar biasa yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU MA”) sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (“UU 3/2009”).
Pasal 28 ayat (1) UU MA berbunyi:
Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
a.    permohonan kasasi;
b.    sengketa tentang kewenangan mengadili;
c.    permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Alasan-alasan Permohonan PK
Selanjutnya, permohonan PK putusan perkara perdata dapat diajukan hanya berdasarkan alasan–alasan sebagai berikut:
·         Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
·         Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
·         Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
·         Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
·         Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
·         Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata
Adapun penjelasan hukumnya adalah karena perkara cerai tersebut dipastikan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang artinya tidak ada lagi upaya hukum biasa misalnya banding atau kasasi yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak.
Oleh karena perkara cerai tersebut berkekuatan hukum tetap, maka salah satu pihak yang berperkara dapat langsung mengajukan gugatan gono-gini, meskipun perkara cerai tersebut masih dalam proses PK, karena pada prinsipnya suatu peninjauan kembali tidak menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.

Butuh Pendampingan Hukum. Hub. Admin/ Asisten Pengacara Ibu Lela 0819-0506-6218 atau Langsung Pengacara 081281305818


Selasa, 07 Februari 2017

KUNJUNGI KAMI DI ALAMAT TERDEKAT ANDA

ALAMAT KANTOR: ITC FATMAWATI LT.1 NO. 41. KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN; KANTOR CABANG ITC CEMPAKA MAS, DEPOK TOWN SQUARE. UNTUK DAPAT KONSULTASI DENGAN PENGACARA, DAN ATAU KETERANGAN LEBIH LENGKAP KUNJUGI KANTOR KAMI & HUBUNGI,HP.081281305818,081905066218; NB; SEBUTKAN SUMBER INFORMASI DENGAN MENYEBUTKAN ALAMAT "http://advokatpurwadi.blogspot.co.id/"

SENGKETA TANAH DAN PENANGANAN PEMBAYARAN OLEH LAWFIRM

Alhamdulillah kami sedang menangani kasus tanah, dan sudah mengkondisikan pembayaran serta keadailan bagi semua pihak.

PERTUMBUHAN KANTOR CABANG LAWFIRM PURWADI, SH & ASSOCIATES

Alhamdulillah Syukur saya kepada Allah SWT karena dengan rahamat dan berkah serta limpahan kasih sayangnya kami dapat melakukan suatu usaha pengembangan Law Firm Purwadi, SH & Associates sebagai kantor hukum yang berkiprah membantu masyarakat dalam penanganan kasus hukum baik Perdata maupun Pidana, baik di dalam persidangan atau proses di luar persidangan.

Konsen kami dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, dan membantu masyarakat yang membutuhkan jasa hukum secara profesional, telah membuahkan hasil dengan berkembangnya cabang kami, diantaranya adalah.
1. Kantor Pusat Kami di ITC Fatmawati.
2. Kantor Cabang kami di Town Square Depok
3. Kantor Cabang kami di Cempaka Mas
4. Kantor kerjasama kami di Demalbo Bintaro
5. Insya Allah akan segera buka di Mangga Dua Sequare

Ucapan terima kasih kami kepada para team lawyer, dan anggota baik perorangan maupun lembaga, dan juga masyarakat yang sudah mempercayai kami dalam menuntaskan kasus hukum yang sudah percaya memberi kuasa penuh pada kami. Semoga kerjasama ini terus berjalan langgeng.

Dan untuk pengunjung kami disini, silahkan tinggalkan pesan baik itu berupa konsultasi, pertanyaan seputar hukum atau hal-hal yang ingin ditanyakan dapat disampaikan ke email; purwadiadvokat@gmail.com, dan atau ke adtuti08@gmail.com dan atau telp, whatup ke 081905066218, dan atau datang langsung ke kantor kami.

Terima kasih salam sehat dan sukses.



Senin, 25 Januari 2016

KONSULTASIKAN MASALAH HUKUM ANDA DENGAN KAMI

ALAMAT KANTOR: ITC FATMAWATI LT.1 NO. 41. KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN; KANTOR CABANG ITC CEMPAKA MAS, DEPOK TOWN SQUARE. UNTUK DAPAT KONSULTASI DENGAN PENGACARA HUBUNGI,HP.081281305818,081905066218; NB; SEBUTKAN SUMBER INFORMASI DENGAN MENYEBUTKAN ALAMAT "http://advokatpurwadi.blogspot.co.id/" 
UNTUK MENDAPATKAN DISCOUNT MENARIK.

PENGACARA PERCREAIAN, PURWADI,SH TERPERCAYA DAN BIJAKSANA

Penanganan Perceraian telah menjadi satu kepercayaan yang kami dapatkan dari Masyarakat, untuk itu kami merasa sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada klien-klien kami, dan kami sangat menjaga terjalinya hubungan baik dengan klien kami. Pengacara kami siap untuk selalu membantu anda memberikan bimbingan dan pengarahan hukum terhadap perkara perceraian yang tengah anda hadapi. Tujuan kami tidak bukan adalah  memperjuangkan nilai-nilai persamaan hak setiap warga negara dimata hukum tanpa mengenal golongan, suku, agama, ras, tingkat status sosial, profesi dan sebagainya. Untuk itu apabila anda memiliki masalah dengan: (1) Percraian; (2) Hak mengasuh anak; (3) Sengketa harta gono gini; (4) Teraniaya didalam perkawinan (KDRT). Silahkan hubungi dan datang langsung ke kantor kami:
ALAMAT KANTOR: ITC FATMAWATI LT.1 NO. 41. KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN UNTUK DAPAT KONSULTASI DENGAN PENGACARA HUBUNGI,HP.081281305818, 085773223554.NB; SEBUTKAN SUMBER INFORMASI INI "http://advokatpurwadi.blogspot.co.id/" UNTUK MENDAPATKAN DISCOUNT MENARIK.


Minggu, 24 Januari 2016

SEMARAK KASUS PERCERAIAN, PENGACARA”RUJUK ITU LEBIH BAIK DARIPADA CERAI”

Tahun 2016 sudah bergulir memberikan semangat baru kepada kita semua, namun sejauh kantor kami yang selalu buka di pagi hari, maka banyak sekali telp dan atau klien yang datang untuk baik sekedar konsultasi gratis atau meminta pendampingan untuk kasus "Perceraian, Sengketa, Anak, Gono Gini dan atau Sengketa Waris".

Ada apa dengan masyarakat Indonesia saat ini? Kenapa bercerai begitu mudah?. Sementara hukum justru memberi banyak syarat untuk bisa menikah dan atau juga bercerai. Jawaban untuk itu dapat dijawab oleh masing-masing kita, diri kita dan keluarga kita. introspeksi diri sangat diperlukan.

Saat mereka Klien ingin bercerai, Pengacara meminta kronologis kepada kliennya, dan lalu dalam pembicaraan ringan meminta untuk mempertimbangkan lagi, dan saat klien bersikukuh, maka hak klien dilindungi, dan begitu seterusnya hingga pada proses persidangan perceraian.

Bercerai adalah pilihan sulit yang dipilih oleh klien karena mereka sudah tidak mendapatkan jalan keluarnya.
Pengacara dan peradilan hanya memberikan perlindungan terhadap hak-haknya.

Bagi yang membutuhkan jasa pengacara untuk kasus di atas silahkan datang ke  kantor kami.
ALAMAT KANTOR: ITC FATMAWATI LT.1 NO. 41. KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN, HP. 085773223554, 081281305818. SEBUTKAN SUMBER INFORMASI INI "http://advokatpurwadi.blogspot.co.id/" UNTUK MENDAPATKAN DISCOUNT MENARIK


PEMBANGUNAN JALAN TOL DAN GANTI UNTUNG: MASYARAKAT TETAP MEMBUTUHKAN JASA PENGACARA

Regulasi baru Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang percepatan pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur memang Nampak memberi angin segar bagi masyarakat yang mana tanahnya terkena gusuran, karena saat ini istilah “ganti untung” memberi satu sisi keadilan, dimana rakyat/masyarakat akan mendapatkan hak-hak dan bahkan ada keuntungan yang akan diberikan pemerintah sebagai harga yang harus diberikan kepada masyarakat yang tanahnya terkena gusuran.

Regulasi di atas merupakan petunjuk teknis dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. ”Dengan aturan baru itu, diharapkan tahun ini 2015 pembebasan lahan tol dan pembanguan lain menyangkut penggunaan tanah masarakat segera selesai, dan 2016 pembangunan dapat dimulai dengan aman.

Namun demikian, hal tersebut, tidak semudah membalikan tangan, bagi masyarakat, ketika ia harus memperjuangkan hak atas kepemilikan tanah yang akan segera di gusur, dan agar mendapatkan untung. Berbagai intrik dan juga politik penguasaan yang terjadi dilapangan akan sangat merugikan. Banyak oknum yang bermain, dan banyak pihak yang mencoba mengurangi dari hak-hak masyarakat yang seharusnya ia terima.

Belum lagi dari adanya tanah sengketa dan persoalan lain seputar tanah yang segera akan tergusur tol/ pembangunan. Yang pada kebanyak terjadi di masyarakat, bukan masyarakat yang seharusnya yang mendapatkan keuntungan, namun justru oknum/ pihak lain yang dapat memanfaatkan situasi politik dan kebutaan akan hukum/ serta awamnya pemahaman masyarakat tentang hokum.

Kantor kami untuk kasus seperti di atas sering mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dan kepercayaan tersebut sangat kami jaga. Kami berkomitmen untuk dapat memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap pihak yang membutuhkan, dan kami berpengalaman untuk itu.

Bagi yang membutuhkan jasa kami, silahkan dapat hubungi kami dan atau datang langsung ke kantor kami.
ALAMAT KANTOR: ITC FATMAWATI LT.1 NO. 41. KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN, HP. 085773223554, 081281305818. SEBUTKAN SUMBER INFORMASI INI "http://advokatpurwadi.blogspot.co.id/" UNTUK MENDAPATKAN DISCOUNT MENARIK

KARTU KREDIT & KREDIT TANPA ANGGUNAN (BIKIN HIDUP BERMASALAH?)


Kartu Kredit dan Kredit tanpa Anggunan (KTA) adalah dua pembiayaan yang dikeluarkan pihak Perbankan, dimana belum ada dasar hukum yang melindungi hak bagi keamanan dan kenyamanan nasabah (penggunanya).

Di Indonesia masalah Kartu Kredit dan KTA tampaknya akan terus berlangsung tanpa adanya aturan yang jelas dan juga penanganan yang sesuai standar pembiayaan dalam perbankan. Bagi Masyarakat Awam hokum (sebagaian besar pengguna/ nasabah awam hukum), maka banyak penyalahgunaan yang dilakukan dan menyudutkan pihak pemegang kartu dimana mereka tidak diperlakukan secara layak dan manusiawi. Penanganan Kartu Kredit dan KTA dengan Dep. Kolektor bahkan terkadang menjurus kepada anarkisme dan tidak menyelsaikan masalah.

Kami adalah salah satu kantor pengacara dan lembaga bantuan hukum yang telah berdiri sejak puluhan tahun, yang terus menjaga kepercayaan klien kami untuk terus berkomitmen membantu menangani segala bidang permasalahan hukum. Salah satu jasa kepercayaan kami adalah dalam hal menangani kartu kredit dan KTA. Kami telah terpercaya dan berhasil menangani ribuan klien dalam permasalahn kartu kredit dan KTA. Dengan didasari oleh peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah kami pahami kami selalu berhasil memberi solusi bagi para pemegang kartu kredit dan KTA yang sudah  sangat terjerat ke dalam kredit macet untuk menyelesaikan permasalahannya dengan pihak Bank.

Untuk lebih jelas tentang jasa kami, segala informasi dan konsultasi gratis tentang masalah hukum, dapat mengunjungi kantor kami di  

ALAMAT KANTOR: ITC FATMAWATI LT.1 NO. 41. KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN, HP. 085773223554, 081281305818.
Senin, 11 November 2013

PENGACARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

PENGACARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA



Saatnya menyentuh penegak    hukum paling akhir dalam Undang-undang, yakni Advokat/penasehat hukum/Pengacara. Elemen tersebut selama ini keberadaannya cenderung terdistorsi dengan pencitraan negatif. Ditandai dengan pengesahan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, para pelaku profesi ini boleh berbangga hati sebab hal ini menandai pengakuan utuh negara terhadap profesi, serta sekaligus membuka peluang pengembangan profesi sehingga menjadi lebih maju menjauh dari pencitraan di masyarakat yang selama ini kadung buruk.

Undang-undang advokat Pasal 1 huruf a merumuskan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang–undang ini. Dan pada Pasal 1 huruf b dijelaskan secara definitif yang dikategorikan sebagai jasa hukum adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Dalam terjemahan tekstual pada rumusan pasal di atas, advokat diterjemahkan secara umum sebagai suatu profesi belaka, namun tidak menyinggung posisi advokat dalam hubungannya dengan negara yang memiliki karakter khusus dalam menjalankan profesinya. Pola hubungan ini terekam dalam sistem peradilan Indonesia sebagai manifestasi pelaksanaan kekuasaan yudikatif.

Sistem peradilan sebagai bentuk mekanisme penegakan hukum diisi oleh aktor-aktor penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim kemudian advokat. Kuartet ini melalui sistem peradilan diharapkan dapat menghadirkan proses penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan cita negara hukum. Kita ketahui bahwa tiga dari kuartet (polisi, jaksa & hakim) adalah bentuk representasi negara dalam sistem peradilan, sedangkan advokat bertindak mewakili masyarakat pencari keadilan dan diposisikan di luar sistem.

Polisi, jaksa dan hakim memiliki legitimasi formal dari negara sebagai bentuk konkrit pengamalan trias politika, sedangkan advokat tidak memiliki legitimasi seperti itu. Legimasi bagi para advokat tercermin dari kepercayaan masyarakat terhadapnya (legitimasi sosial) .

Secara historis peran penasehat hukum ada seiring perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum. Kemudian negara sebagai wujud kekuasaan formal, bersama perangkat dan sistem hukumnya dipercayakan untuk melengkapi hukum yang tadi masih berupa kesadaran dan norma moral sehingga menjadi aturan atau norma hukum yang dapat ditegakkan (enforceable). Dalam negara modern ialah dalam bentuk trias politica negara menjalankan tugasnya.

Bersama bertumbuhnya masyarakat dan negara, advokat tumbuh sebagai bagian penegakan hukum yang substansial yang mengunakan pendekatan langsung kepada kepentingan hukum dan keadilan masyarakat banyak. Hal ini jelas berbeda dengan apa yang dilakukan negara yang bertumpu kekuasaan dengan pendekatan ketertiban umum (openbare order) dengan seperangkat aturan (rules) guna memberikan kepastian hukum. Sebagai pemegang mandat kekuasaan, negara demi ketertiban hukum lantas membentuk organ atau struktur penegak hukum (yudikatif) pelaksana sistem peradilan.

Dua pendekatan yang berbeda dari aktor yang berbeda juga menghasilkan karakteristik yang berbeda pula. Bagi negara, sebagai penguasa yang berperan sebagai suprasturuktur dalam pembentukan, penyelenggara dan pelaksana aturan yang telah dibuat, tidak ada pilihan sistem yang dibangun tidak dapat dilepaskan dari cirinya yang bersifat birokratik, maka jadilah ‘keadilan yang birokratis’ .

Sedangkan bagi advokat sebagai unsur independen –dalam arti tidak terikat pada struktur kekuasaan negara, menjalankan perannya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Independensi profetik yang dimilikinya sungguh menjadi penjamin profesi ini dimata masyarakat pencari keadilan sekaligus dihadapan penguasa, dengan kepentingan utamanya yaitu memastikan keabsahan proses keadilan yang diselenggarakan negara pada setiap tahapan (legislasi, eksekusi dan yudikasi). Adapun setidaknya independensi profetik yang dimaksud ialah ; Independensi etis dan independensi organisatoris.

Independensi etis, merupakan keadaan yang didasari oleh kesadaran akan moralitas yang disertai dengan semangat mencari keadilan dan kebenaran sebagai tujuan utamanya. Moralitas yang dijunjung tinggi adalah nilai-nilai kebaikan dengan kejujuran dan budi yang lurus bukan argumen-argumen pembenaran sebab keadilan diciptakan bagi semua (justitia voor eideren) yang diberlakukan secara imparsial dan non-diskriminasi. Sedangkan independensi organisatoris menekankan kemandirian organisasi berdiri dengan konsisten berhadapan dengan penguasa dan kekuasaan.

Dengan alasan kemandirian sebagai landasan dalam menjalankan proses penegakan hukum yang adil. Ditambah dengan kenyataan kemampuan negara – penguasa- melakukan intervensi terhadap berjalannya proses yang adil (due proses of law) , penguatan organisasi dalam segala aspek menjadi agenda sangat penting setidaknya dengan bersama dalam organisasi dapat mengimbangi kualitas intervensi yang ada. Apalagi hari ini tidak hanya penguasa yang mengintervensi proses hukum akan tetapi juga banyak pihak-pihak lain yang mencoba merecoki proses hukum tersebut, dan untuk ini dengan independensinya organisasi advokat harus bisa tetap berdiri tegak dan berkata tidak pada segala jenis intervensi.

Selanjutnya, independensi tersebut dinyatakan dalam bentuk tindakan dan peran nyata dalam menjamin dan mengawasi penyelenggaraan keadilan dan kepentingan hukum masyarakat baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Di dalam sidang pengadilan jelas peran yang dimainkan sebagai pembela kepentingan hukum –kepentingan yang sah menurut hukum bukan kepentingan an sich untuk menang dalam kondisi apapun- pihak yang diwakili. Disinilah interaksi profesi dengan elemen negara (instansi kepolisian, kejaksaan dan hakim) dalam melakukan pembelaan terlihat nyata.

Di luar sidang pengadilan dalam melakoni peran publik advokat sebagai ahli hukum hendaknya aktif dalam diskursus perkembangan dan pembentukan norma hukum di masyarakat di berbagai tingkatan hingga ke lembaga legislatif, memantau kebijakan penguasa. Serta turut ambil bagian dalam upaya mengawasi tindakan pemerintah yang berpotensi melanggar hukum serta merugikan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Sedangkan dalam kerangka hubungan advokat dengan penguasan dan kekuasaan, secara moral ia harus berdiri sebagai oposisi laten dengan acuan nilai tetap pada kebenaran, hukum dan keadilan. Dengan alasan jika ditelisik lebih jauh, ternyata porsi peran yang lebih besar adalah peran publik advokat di luar pengadilan, yang secara signifikan menetukan kemanfaatan sosial keberadaan profesi ini di masyarakat.

Sebagai ahli hukum antara independensi dan intelektualitas, tidak lain menempatkan advokat sebagai ‘profesi yang mulia’ dalam peran dan tanggung jawab, tentu saja pada aspek-aspek pemeliharaan hukum dan keadilan. Dan dalam hal ini masyarakat berposisi sebagai pihak yang mengharap bantuan dalam penyelenggaraan hak atau kepentingan hukum mereka baik sebagai pribadi maupun dalam kedudukannnya sebagai warga negara pada wilayah publik.

Memang peran-peran publik seperti di atas berada dalam wilayah moral, intelektual dan keilmuan, yang bagi sebagian penyandang profesi advokat dianggap kurang memiliki tempat dan tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum yang dibela. Pilihan posisi bias seperti ini dalam kenyataan memang suatu yang sulit dihindari dan cenderung menjadi arus utama terutama dalam mengemari ‘modal’ dan kekuasaan.

Kecenderungan ini menarik sekali mengingat advokat berada diantara persimpangan antara menjadi insan penegak hukum yang sarat tanggung jawab terhadap masyarakatnya atau menjadi penghamba profesional dalam spektrum angkatan kerja belaka yang bertugas memberikan jasa hukum dengan tangungjawab hanya seputar aspek teknis-ekonomis saja dan ‘mengabdi’ pada tujuan-tujuan kapitalistik.

Tak pelak masyarakatpun membaca kebimbangan profetik tersebut sebagai suatu yang melemahkan cita luhur dari upaya penegakan hukum yang diharap-harapkan. Dengan kata lain, bagi masyarakat mencari keadilan dengan bantuan advokat berarti mencari keadilan “yang bersyarat”, sebab tidak jarang advokat tidak lagi memposisikan diri sebagaimana tanggungjawabnya akan tetapi acapkali berposisi hanya sekadar penghubung antara klien kepada polisi, jaksa dan hakim.

Keberadaan UU advokat bagi kita pelaku profesi hendaknya musti disikapi dengan arif dalam mengartikulasikannya pada kenyataan tidak sekedar terkungkung pada batasan orang yang memberikan jasa hukum - sesuai bunyi undang-undang. Ia selayaknya dibaca dalam lingkup yang lebih luas mengingat suatu yang officium nobile tidak an sich sebatas kerangka sempit definisi yang diberikan undang-undang saja sehingga profesi tetap memiliki nilai dan peran menentukan dalam perubahan sosial berikutnya.

Minggu, 10 November 2013

LEGAL OPINION





LEGAL OPINION



1.     Permasalahan (question presented)

Sebidang tanah atas nama Kitik bin Lisan Ali yang terletak di Desa Bambu Apus/Ceger Blok Siran seluas ± 4.790 M2  dengan girik No. C 613, Persil 64 I d, dan tanah girik atas nama Kebon bin Lisan Ali yang terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, seluas 5.660 M2 dan 2.280 M2 dngan girik C 111 Persil II d. Kitik dan Kebon adalah ahli waris dari Sinen alias Lisan alias Ali dari 7 (tujuh) bersaudara, namun  Kitik dan Kebon meninggal dalam setasus masih bujang dengan perkataan lain meninggal sebelum menikah.



Dari permasalahan tesebut akan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:



a.    Bagaimana kedudukan hukum hak  tanah girik atas nama Kitik dan Kebon?

b.    Aspek Hukum dokumen penunjang apa saja yang dimiliki ahli waris untuk membuktikan hak milik?

c.    Sipakah ahli waris yang  berhak atas warisan tersebut.



2.    Dasar Hukum (Law & Regulation)



a.    UUPA No.05 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

b.    Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

c.    Kompilasi Hukum Islam.



3.    Pembahasan (Discussion)



a.    Kedudukan hukum hak tanah girik



Pembuktian Hak Lama atas  tanah milik dijelaskan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1)  PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.”  Jo. Penjelasan Pasal 24 ayat (1), huruf (k), Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:



“Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat, berupa: petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961”



Sebelum diterbitkannya sertifikat, terdapat alat bukti atas tanah yang disebut Letter C, Girik, Petuk D atau Kekitir. Girik merupakan satu-satunya bukti yang diperlakukan sebagai bukti kepemilikan tanah sebelum lahirnya UUPA dan keberadaannya masih diakui hingga sekarang. Kekuatan pembuktiannya dalam hukum beracara perdata tidak hapus, namun kekuatan pembuktian Girik tidak bersifat sempurna, sehingga harus mendapat dukungan dari beberapa bukti lain, seperti keadaan fisik tanah, penguasaan tanah, dan bukti pembayaran pajak. Adapun data yuridis yang diperlukan adalah  sebagai berikut:

1)    Letter C

2)    Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kelurahan dan Kecamatan

3)    Surat Keterangan Tidak  Dalam Sengketa

Adapun tanah milik atas nama Kitik bin Lisan Ali seluas ± 4.790 M2, yang terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, yang didasarkan pada Girik C No. 613 Persil 64 I d, dan tanah milik atas nama Kebon bin Lisan    Ali seluas ± 5.660 M2, yang terletak di Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung Jakarta Timur, yang didasarkan pada Girik C No. 111, Persil 77  II d.


b.    Aspek Hukum dokumen penunjang



Berdasarkan penelitian kami atas kelengkapan dokumen, dapat kami simpulkan bahwa dari aspek legalitas dokumen bukti kepemilikan tanah telah terpenuhi. Adapun dokumen-dokumen penunjang adalah sebagai berikut:



1)    Dokumen Kitik bin Lisan Ali

-       Asli Girik C No. 613 Persil 64 I d, atas nama Kitik bin Lisan Ali seluas ± 4.790 M2.

-       Buku Induk Letter C, Kel. Bambu Apus, Girik C No. 613 Persil 64 I d.

-       Surat Keterangan Camat Cipayung, No...., tertanggal.....

-     Surat Keterangan Tidak Sengketa  dari Kelurahan  Bambu Apus No.... ,tertanggal ......



2)    Dokumen Kebon bin Lisan Ali

-       Asli Girik C No. 111, Persil 77  II d, atas nama Kebon bin Lisan        Ali seluas ± 5.660 M2.

-       Buku Induk Letter C, Kel. Bambu Apus Girik C No. 111, Persil 77  II d.

-       Surat Keterangan Camat Cipayung, No...., tertanggal.....

-      Surat Keterangan Tidak Sengketa  dari Kelurahan  Bambu Apus No.... ,tertanggal ......



c.    Ahli waris yang  berhak



menurut hukum waris islam, bahwa apabila seorang meninggal dunia, tanpa meninggalkan anak, istri, dan orang tua, maka harta warisannya akan kembali kepada saudara. Sebagaimana yang  ditegaskan dalam pasal .... Kompilasi Hukum Islam yang  berbunyi:...

Kaitannya dengan kasus tersebut, bahwa Kitik dan Kebon adalah ahli waris dari Sinen alias Lisan alias Ali dari 7 (tujuh) bersaudara sebagaimana yang diterangakan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di Kelurahan Bambu Apus, tertanggal 19 Juli 2013 dan telah tercatat pada register Kecamatan Cipayung, tertanggal 26 Juli 2013 (vide terlampir) yaitu :



1)    GAYONG (bujang, meninggal dunia tahun 1941)

2)    SIMAN (bujang, meninggal dunia tahun 1944)

3)    KEBON (bujang, meninggal dunia tahun 1951)

4)    LIMIN (bujang, meninggal dunia tahun 1945)

5)    KITIK (bujang, meninggal dunia tahun 1954)

6)    GANO menikah dengan NAMAT (GANO meninggal dunia 1970), dan mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yaitu : MURSIN, MURSAN, dan DJAKAR.

7)    SENA menikah dengan BOAN (SENA meninggal dunia pada tahun 1994), dari hasil pernikahannya mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yaitu : NAMIN, H. ANIH, dan TINAH.



Keterangan waris tersebut diperkuat oleh Fatwa Waris No......yang dikeluar oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, tertanggal......... Jadi ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan KITIK dan KEBON atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur adalah anak dari GANO dan SENA yaitu : MURSIN, MURSAN, DJAKAR, NAMIN, H. ANIH, dan TINAH.



4.    Kesimpulan



a.  Secara hukum bukti kepemilikan tanah milik atas nama Kitik bin Lisan Ali seluas ± 4.790 M2, Girik C No. 613 Persil 64 I d, dan tanah milik atas nama Kebon bin Lisan Ali seluas ± 5.660 M2, Girik C No. 111, Persil 77  sudah kuat, karena didukung oleh dokumen-dokumen yang  sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di depan hakim.

b.   Ahli waris yang sah menurut Hukum Waris Islam atas harta warisan KITIK dan KEBON  adalah anak dari GANO dan SENA yaitu : MURSIN, MURSAN, DJAKAR, NAMIN, H. ANIH, dan TINAH.